Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Kelompok Penambang Progo (KPP) Yunianto menyebut, pertambangan di Kali Progo sudah carut marut. Bahkan, dinas terkait di tingkat provinsi, sudah tidak berfungsi maksimal. Karena adanya backup dari aparat. “KPP pun sangat dirugikan karena produksinya lebih sedikit dibandingkan ilegal,” katanya di sela aksi orasi yang digelar di Bundaran Srandakan Selasa (31/5).
Dia menyebut, jumlah penambang ilegal cukup banyak. Keberadaan mereka, dinilai meresahkan karena dalam penambangan menggunakan penyedot pasir yang melebihi batas maksimum atau lebih dari 25 Paardenkracht (PK). Selain itu, para penambang ilegal tersebut juga tak jarang melakukan aktivitas pertambangan di kawasan zona merah. “Yang dampaknya bisa merusak lingkungan dan infrastruktur sumber daya air,” bebernya.
Penambang ilegal, lanjutnya, mulai ada saat anggota KPP yang merupakan masyarakat sipil memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) resmi sejak 2019. Seiring berjalannya waktu, penambang ilegal ikut menumbang izin agar bisa menambang di Kali Progo.
Yunianto menegaskan, permasalahan ini harus segera ditangani oleh Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Bahkan, KPP pun telah melayangkan surat terbuka kepada gubernur. Dengan tuntutan, gubernur bisa mengayomi semua penambang berizin maupun pelaku penambangan yang sedang dalam proses izin dalam menghadapi para pelaku tambang ilegal di Kali Progo.
Selain itu, KPP juga berharap gubernur bisa memberikan motivasi kepada dinas di provinsi agar lebih optimal melaksanakan fungsinya. Serta mendorong gubernur supaya segera berkoordinasi dengan Polda DIJ, untuk menertibkan pertambangan ilegal di Kali Progo. “Karena kalau bukan sinuwun Sultan yang turun tangan, kami yakin semuanya tidak akan memperhatikan,” ucapnya
“Terlebih sudah banyak aduan-aduan masyarakat ke instansi terkait, namun tidak ada respon yang memuaskan,” sambung Yunianto.
Beberapa waktu lalu, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X sempat menanggapi munculnya aktivitas penambangan ilegal di wilayah Kali Progo. Saat itu, pemprov masih akan melakukan pendataan lokasi-lokasi pertambangan. Untuk memastikan titik penambangan yang ilegal maupun legal. “Kami akan baru mendata ya, prinsip kalau (menambang, Red) di kali (sungai) kan boleh. Paling penting jangan merusak jembatan dan sebagainya,” katanya. (inu/eno)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




