Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggota Komisi IX DPR RI Sukamto menjelaskan, perlu dilakukan sosialisasi pencegahan stunting menjelang pernikahan. Bisa dilakukan oleh kapanewon dan kalurahan. Untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). “Memang tidak bisa hilang, namun bisa diminimalisir (dengan sosialisasi, Red),” ungkapnya saat kegiatan Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana BKKBN di Balai Kalurahan Wonokromo, Pleret kemarin (12/5).
Diketahui, bangga kencana merupakan program dari BKKBN. Berfokus untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat. Program itu diwujudkan melalui berbagai kelompok kegiatan di masyarakat. Dalam hal ini difokuskan pada bina keluarga remaja (BKR).
Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengaku, akan terus berupaya mendukung langkah pemerintah pusat hingga kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas. Program-program yang sudah disiapkan pun diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menurunkan angka stunting. “Serta membentuk tim percepatan penurunan stunting,” bebernya beberapa waktu lalu.
Terpisah, Kepala Perwakilan BKKBN DIJ Shodiqin menuturkan, 5.662 tim pendamping keluarga (TPK) di DIJ dibentuk untuk menekan angka stunting. Terdiri dari unsur bidan, pengerak PKK, dan kader KB.
Menurutnya, TPK telah dibekali orientasi dan pelatihan sejak Desember 2021. "Bagaimana mendampingi keluarga risiko stunting,” ungkapnya di Kompleks Kepatihan.
Nantinya, TPK akan menyasar remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan ibu yang memiliki bayi di bawah dua tahun. "Karena 1.000 hari pertama kehidupan kalau semua ditangani, Insya Allah tidak ada bayi yang stunting," harapnya.
Berdasarkan studi status gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka stunting di Provinsi DIJ secara keseluruhan mengalami penurunan sejak 2019. Stunting di DIJ terendah ketiga setelah Provinsi Bali sebanyak 10,9 persen, dan DKI Jakarta 16,8 persen. "Ada 17,3 persen dari jumlah bayi yang ada di DIJ, sudah turun. Karena harapan pemerintah 2024, stunting secara nasional 14 persen,” bebernya.
Data per kabupaten/kota, masalah stunting di Kabupaten Gunungkidul masih tertinggi. Yakni di angka 20,6 persen, dan disusul Bantul 19,1 persen. Sementara Kota Jogja 17,1 persen, Sleman 16 persen, dan Kulonprogo dengan 14,9 persen.
Dia menyebut, penyebab stunting karena pernikahan di bawah umur. Karena kesehatan reproduksi belum siap, bisa menyebabkan anak stunting. “Termasuk perceraian di Gunung Kidul cukup tinggi memang berdampak akhirnya," jelasnya. (inu/cr4/eno)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




