Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RADAR JOGJA – Sedikitnya ada empat lansia di Padukuhan Pelemantung, Selopamioro, Imogiri yang tidak menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) setahun terakhir. Padahal, mereka terdaftar sebagai penerima aktif bantuan dari pemerintah pusat tersebut.
Tokoh masyarakat Padukuhan Palemantung Sarjono menegaskan, empat lansia tersebut masuk kategori masyarakat miskin. Para lansia yang tidak bisa mencairkan bantuan tersebut, hidup sendiri karena tidak memiliki anggota keluarga. Sementara yang lainnya, juga membutuhkan bantuan pangan dan popok karena menyandang disabilitas. “Sementara ini yang saya ketahui sendiri dari Padukuhan Pelemantung ada sekitar 3-4 orang. Namun saya yakin, di padukuhan lain juga pasti ada kasus seperti ini,” ujar Sarjono saat dikonfirmasi Radar Jogja kemarin (20/4).
Selain bantuan yang tidak tersalurkan, Sarjono juga menyayangkan sikap pendamping lasia. Yang selama ini hanya meminta para penerima untuk sabar menunggu. Tanpa diberi penjelasan terkait tidak disalurkannya bantuan tersebut. Terlebih, permasalahan ini sudah terjadi sejak setahun lalu.
Karena hal itu, dia pun menuntut agar pemerintah menindaklanjutinya dengan sebuah penjelasan. Minimal, membeberkan alasan yang konkrit perihal tidak disalurkannya bantuan. “Hanya suruh nunggu-nunggu saja, lah yang ditunggu itu apa kalau tidak jelas seperti ini,” keluhnya.
Saminem, 84, adalah satu dari lansia yang terdaftar aktif menerima bantuan. Namun setahun ini, saldo rekening bantuan diketahui kosong. Padahal tahun sebelumnya, bantuan disebutkan lancar. “Kartu BPNT setiap kali dicek kan ke e-warong, sama sekali tidak ada isinya,” sebut Ngadiyem, anak dari Saminem.
“Saya sampai malu ngecek saldo yang ada di kartu BPNT milik orang tua saya,” sambungnya.
Dia pun tidak mengetahui penyebab bantuan dihentikan secara tiba-tiba. Karena ampai saat ini, dia tidak mendapatkan penjelasan terkait hal tersebut.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Bantul Gunawan Budi Santosa mengaku, belum bisa memberikan alasan jelas terkait bantuan yang terhenti. Dia pun belum bisa membeberkan jumlah masyarakat Bantul yang mengalami masalah serupa.
Pasalnya, PKH dan BPNT diklaim masih berjalan sampai saat ini. Namun, kewenangannya berada dari pemerintah pusat, karena program dibiayai APBN. “Penyaluran baru berjalan, belum bisa matur soal itu (data penerima PKH dan BPNT yang bermasalah, Red),” ungkapnya. (inu/eno)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




