Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Target KLA Harus Disertai dengan Komitmen Anggaran

A
Penulis: Administrator❯
TURBA: Subhan Nawwawi (tengah) memberikan sosialisasi perihal ketenagakerjaan belum lama ini. (DOKUMEN PRIBADI)
TURBA: Subhan Nawwawi (tengah) memberikan sosialisasi perihal ketenagakerjaan belum lama ini. (DOKUMEN PRIBADI)
RADAR JOGJA - Kabupaten Layak Anak (KLA). Itulah salah satu di antara target prioritas Pemkab Bantul. Target itu tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2026. Bagi Subhan Nawwawi, target yang dipatok pemkab sangat realistis. Namun, upaya untuk mencapai target itu membutuhkan kerja keras.

"Itu (target, Red) tidak muluk," tegas wakil ketua II DPRD Bantul ini di ruang kerjanya pekan lalu.

Subhan menyadari target KLA bagi Kabupaten Bantul merupakan kewajiban. Itu implementasi salah satu misi pasangan Abdul Halim Muslih - Joko Purnomo sebagai bupati - wakil bupati. Yakni, pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter, dan berbudaya istimewa. Target KLA itu juga tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Karena itu, Subhan tidak kaget pemkab sangat ingin mewujudkannya. "Kalau tidak serius mewujudkannya justru kami akan mempertanyakannya," ucapnya.

Politikus PKB ini melihat, upaya dan tahapan yang dilakukan pemkab untuk mencapai target KLA sudah mulai berjalan. Di antaranya, masuknya raperda tentang perlindungan anak dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2022. Pemkab juga telah mendorong kalurahan dan kapanewon se-Bantul menggelar deklarasi. itu sebagai komitmen nyengkuyung mewujudkan Kabupaten Bantul menyabet predikat status KLA.

"Sekolah di Bantul juga telah mendeklarasikan diri sebagai sekolah ramah anak," ungkapnya.

Kendati begitu, Subhan mengingatkan, upaya untuk mencapai target KLA tetap cukup berat nan berliku. Lantaran pemkab tidak sendirian untuk mewujudkannya. Pemkab harus menggandeng seluruh stakeholder yang terlibat. Sebut saja, dunia usaha, lembaga masyarakat, hingga media massa. Tiga elemen itu masing-masing memiliki peran. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak. "Pemkab harus piawai menggandeng dan berkolaborasi dengan mereka," pesannya.

Dari catatannya, ada beberapa problem yang sering dihadapi kabupaten/kota yang mematok target predikat KLA. Di antaranya, regulasi. Dari 516 kabupaten/kota se-Indonesia, mayoritas belum memiliki payung hukum perlindungan anak. "Problem regulasi akan selesai pada tahun ini. Insyaallah perda perlindungan anak sudah jadi pada 2022," ucapnya.

Problem lainnya adalah seringnya pergantian sumber daya manusia. Politikus yang tinggal di Kalurahan Bangunharjo ini pun meminta pemkab menggembleng semangat para pegiat KLA. Termasuk di antaranya SDM gugus tugas KLA. Agar rencana dan semangat untuk mewujudkan KLA tetap terjaga.

Menurut Subhan, berbagai kendala yang dialami mayoritas pemda telah diantisipasi Pemkab Bantul. Jadi, impian untuk meraih KLA bukan perkara mustahil. Meski, Kabupaten Bantul saat ini masih berada di level madya. Secara teori, masih ada beberapa level yang harus dilalui. Yakni, nindya, utama, dan KLA. "Masih ada waktu. Toh, targetnya pada 2024," katanya.

Selain regulasi dan menggandeng seluruh stakeholder, upaya mewujudkan KLA juga harus disertai dengan dukungan anggaran. Sebab, untuk meraih predikat KLA setidaknya melibatkan 12 organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka mengurai sekaligus menggenjot tiap indikator. Tiap OPD berperan sesuai bidangnya. Dinas kependukan dan pecatatan sipil, misalnya, mengampu kebijakan pemberian kutipan akta kelahiran. Lalu, dinas pendidikan pemuda dan olahraga, antara lain, bergerak memberikan bimbingan konseling.

Dengan menggenjot tiap indikator, Subhan optimistis seluruh anak-anak di Bumi Projotamansari bisa mendapatkan perlindungan. Juga, memperoleh hak-haknya sebagai anak. Dengan begitu, Subhan meyakini angka kriminalitas jalanan yang melibatkan anak kelak setidaknya bisa diminimalisasi. "Semoga KLA juga bisa menjadi solusi atas persoalan klithih," harapnya. (sce/zam/ila)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Kota Layak Anak Segera Disahkan Perda, DPRD Kota Jogja Dorong Kerja Sama Lintas Sektor

Raperda Kota Layak Anak Segera Disahkan Perda, DPRD Kota Jogja Dorong Kerja Sama Lintas Sektor

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kota Layak Anak (KLA) Kota Jogja memasuki tahap akhir pembahasan sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). DPRD Kota Jogja menekankan, penerapan KLA nantinya tidak...

Perda KLA Jadi Investasi Jangka Panjang, DPRD dan Pemkab Kebumen Maraton Lakukan Pembahasan

Perda KLA Jadi Investasi Jangka Panjang, DPRD dan Pemkab Kebumen Maraton Lakukan Pembahasan

Ketua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) Sri Parwati. (M Hafied/Radar Jogja)Perda KLA Jadi Investasi Jangka Panjang, DPRD dan Pemkab Kebumen Maraton Lakukan Pembahasan

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak DPRD Kota Jogja Cahyo Wibowo Tak Ingin KLA Hanya Sekadar Predikat, Dorong Pembaharuan Aturan

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak DPRD Kota Jogja Cahyo Wibowo Tak Ingin KLA Hanya Sekadar Predikat, Dorong Pembaharuan Aturan

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak DPRD Kota Jogja Cahyo Wibowo Tak Ingin KLA Hanya Sekadar Predikat, Dorong Pembaharuan Aturan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer