Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mulai Implementasikan Sekolah Layak Anak

E
Penulis: Editor Content❯
Photo
Photo
RADAR JOGJA - Sekolah-sekolah di Bumi Projotamansari mulai implementasikan kebijakan layak anak. Mengikuti instruksi Pemkab Bantul yang ingin segera melakukan lompatan. Mengganti status dari madya langsung ke utama menuju Kabupaten Layak Anak (KLA).

Salah satu sekolah yang sudah menerapkan indikator layak anak adalah SMPN 2 Sewon. Kepala SMPN 2 Sewon Wajiana mengungkapkan, sekolahnya sudah lakukan deklarasi implementasi sekolah layak anak sejak 17 Januari 2022. “Kalau deklarasi akbar bersama bupati tanggal 21 Februari 2022,” paparnya kepada Radar Jogja Selasa (8/3).

Menitik berat pada tindak kekerasan, Wajiana menjelaskan indikator anti perundungan dalam sekolah layak anak. Warga sekolah dilarang melakukan perundungan, baik fisik maupun ujaran. Itu berlaku bagi sesama siswa serta siswa dan guru. “Baik dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran,” ucapnya.

Oleh sebab itu, indikator ini sekaligus mengantisipasi adanya klithih. Kekerasan jalanan yang kerap kali pelakunya adalah remaja dari jenjang SMP-SMA. Tapi berbeda dengan umumnya peraturan dibuat dengan melibatkan siswa. “Kami menyertakan partisipasi siswa dalam menentukan sanksi, kalau mereka terbukti terlibat kekerasan,” sebutnya.
Wajiana menjelaskan, OSIS berperan dalam menghimpun usulan kebijakan. Usulan itu merupakan rumusan dari masing-masing kelas yang diajukan melalui ketua kelasnya. “Ini jadi sarana mereka belajar musyawarah. Agar menentukan kebijakan untuk diri mereka sendiri. Peran serta mereka ditentukan agar tidak semua kebijakan dari sekolah,” jabarnya.

Terpisah, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, inti dari KLA adalah memberi perlindungan dan hak anak secara memadai. Oleh sebab itu, perlu disusun peraturan daerah yang di dalamnya mengikat semua instansi terkait. Dalam hal menyelenggarakan urusan kesejahteraan anak. “Di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan,” sebutnya.

Sinergi diperlukan dalam pembangunan yang berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sehingga diharapkan, klithih tidak terjadi lagi. “Ini salah satu fenomena tiadanya perhatian yang memadai bagi anak. Kalau perhatian ortu dan sistem sosial memadai, klithih itu tidak akan terjadi,” tegasnya. (fat/laz)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Yogyakarta Divonis Lima Tahun Penjara dan Denda Rp 510 Juta

Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Yogyakarta Divonis Lima Tahun Penjara dan Denda Rp 510 Juta

Terdakwa Anita Palupy Indahsari menjalani sidang putusan kasus penganiayaan terhadap anak di Daycare Little Aresha pada Kamis (19/11/2026) di Pengadilan Negeri Jogja. Sosok tersebut sebagai kepala sekolah.

Jogja Bike Rendezvous  2026 Targetkan 5.000 Bikers, Gerakkan Pariwisata dan UMKM Jogja

Jogja Bike Rendezvous  2026 Targetkan 5.000 Bikers, Gerakkan Pariwisata dan UMKM Jogja

Para pecinta motor dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan akan berumpul dalam momentum Jogja Bike Rendezvous (JBR) 2026. Agenda ini bakal menghadirkan ribuan pencinta sepeda motor dari berbagai daerah.

Komisi VI DPR RI Tinjau Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen, Lahan Sultan Ground Jadi Sorotan

Komisi VI DPR RI Tinjau Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen, Lahan Sultan Ground Jadi Sorotan

Komisi VI DPR RI meninjau langsung perkembangan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta-Bawen di Yogyakarta. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk melihat progres di lapangan secara langsung.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer