Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RADAR JOGJA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul lakukan pelonggaran. Berlanjut dengan kebijakan pemerintah pusat yang juga diharapkan mengikuti kebijakan pemerintah Arab Saudi.
Politikus PAN, Ichwan Tamrin Murdiyanto mengaku sudah dua tahun belakangan, umat Islam di Indonesia tidak dapat menunaikan ibadah haji dan umrah. Maka diharapkan kebijakan yang ada di Arab Saudi dilanjutkan pemerintah Indonesia kemudian diikuti Pemkab Bantul.
Bendahara DPD PAN ini pun mengangkat pendapat dan dorongannya dalam pandangan umum Fraksi PAN di Rapat Paripurna DPRD Bantul. Disampaikan dukungan terhadap Pemerintah Arab Saudi yang menerapkan pelonggaran aktivitas masyarakat terkait protokol Covid-19. ”Berlaku bagi penduduk, baik pendatang dan asli,” jelasnya di Gedung DPRD Bantul kemarin (7/3).
Menurutnya informasi yang disampaikan Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, pemerintah Arab Saudi menghapus kewajiban tes PCR, antigen, dan keharusan karantina. Baik mandiri atau penumpang.
Termasuk transportasi udara yang masuk ke Arab Saudi. Penghapusan keharusan menjaga jarak di semua tempat ibadah termasuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dengan wajib memakai masker. “Juga penghapusan kewajiban menjaga jarak dan memakai masker di ruang publik, kecuali di tempat tertutup,” sebutnya.
Sementara terkait dorongan pandemi Covid-19 dijadikan endemi, Ichwan mengaku masih mendiskusikan bersama fraksinya. Sebab sampai saat ini, mereka belum sepakat dalam satu titik temu. “Sekjen menyampaikan, bagaimana agar lebih bisa ditindaklanjuti oleh Pemkab Bantul. Ini belum ada keputusan, tapi kami sudah diskusi untuk menjadi langkah PAN mendorong Bantul,” ucapnya.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Bantul, Aidi Johansyah mengaku masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Terkait kebijakan terhadap pemberangkatan haji dan umrah. “Ini tentu menggembirakan. Mudah-mudahan itu bisa terealisasi. Kalau memang kebijakan di Arab Saudi seperti itu. Pemerintah Indonesia bagaimana menyikapinya,” lontarnya.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengambil kebijakan untuk kurangi masa karantina pelaku perjalanan luar negeri, dari sebelumnya tujuh hari jadi tiga hari. Kemudian menjelaskan, penanganan pandemi dilakukan serentak secara nasional. Oleh sebab itu, pemkab harus mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Berbeda, jika Covid-19 dinyatakan sebagai endemi. Sehingga pemkab diperkenankan membuat kebijakan secara mandiri. “Pandemi bersifat nasional, endemi bersifat lokal. Karena ini pandemi wajib mengikuti pemerintah pusat,” ucapnya.
Selanjutnya, Halim mengungkit terkait prediksi lonjakan kasus Covid-19. Varian baru dari virus ini, Omicron, menjalar dan menyebar secara cepat. Tapi faktanya menunjukkan, tingkat fatalitas rendah. “Buktinya, sampai saat ini tidak ada laporan orang memerlukan oksigen dalam jumlah besar,” lontarnya.
Selain itu, bed occupation rate (BOR) rumah sakit juga rendah. Mayoritas warga yang terpapar Covid-19 cukup istirahat di rumah atau melakukan isolasi mandiri (isoman). Kebanyakan kasus pun, sembuh dalam waktu seminggu. “Tidak terjadi gejolak atau goncangan terhadap faskes yang berlebihan. Tidak seperti varian delta,” ujarnya.
Kendati begitu, Halim tetap menekankan warga untuk taat protokol kesehatan (prokes). Agar aktivitas perekonomian tidak kembali tumbang. Akibat warga banyak yang terpapar Covid-19 dan tidak berdaya. “Pemerintah tidak melakukan pengetatan, tapi minimal masker selalu dipakai,” pesannya. (fat/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




