Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bantul Didik Warsito menjelaskan, perda menjadi poin utama penilaian menuju KLA. Oleh karena itu, Pemkab pun sudah mengawali langkahnya dengan memuat regulasi menuju KLA dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Selain itu, dengan menerbitkan Peraturan Bupati (perbup) terkait petunjuk teknis pelaksanaan kapanewon dan kalurahan layak anak. “Kemudian pada organisasi perangkat daerah (OPD), kami bersama-sama,” ucapnya usai mengisi materi pelatihan desa layak anak dan Satgas KKPA Gilangharjo kemarin (6/3).
Didik lantas mengungkap, ada beberapa klaster yang penilaiannya sangat rendah. Untuk itu, Pemkab berusaha menggenjotnya. Salah satu yang dikejar adalah klaster di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Pemkab kemudian menyusun regulasi terkait sekolah ramah anak. “Kami mengambil kebijakan, klaster itu ditingkatkan di semua,” sebutnya.
Didik menambahkan, bupati juga berhadap ada lompatan dalam pengejaran KLA. Diharapkan, status Bantul dapat langsung menjadi Utama, tanpa terlebih dahulu menjadi Nindya. “Ini memerlukan sambutan dari seluruh OPD, panewu, dan lurah untuk melaksanakan ini. Sehingga secara bersama, nanti bisa mencapai nilai yang diharapkan,” jabarnya.
Sejauh ini, baru ada 24 kalurahan yang menyatakan diri sebagai kalurahan layak anak. Jumlah ini baru sepertiga dari total 75 kalurahan yang ada di Bantul. Namun, pemkab terus bergerak menyiapkan SK dan pembentukan Satgas KLA. “Moga-moga semangat deklarasi diikuti dengan semangat penyelenggaraan dan implementasi dari seluruh indikator. Termasuk merambah ke 50 (kalurahan, Red) yang belum,” lontarnya.
Sementara Ketua Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) Kalurahan Gilangharjo Muhammad Zainul Zain menyebut, Gilangharjo sudah mencanangkan diri sebagai kalurahan layak anak. Pemerintah Kalurahan (Pemkal) Gilangharjo pun segera melakukan pelatihan bagi seluruh pengampu kebijakan di wilayahnya. “Kami sudah mempersiapkan ini lama,” tuturnya.
Hal ini dimaksudkan, agar saat menerima SK Kalurahan Layak Anak, pemkal sudah siap. Sehingga tidak bertanya-tanya langkah apa yang harus mereka lakukan. “Pada tataran aplikasi juga jadi lebih mudah,” tandasnya. (fat/eno)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




