Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RADAR JOGJA – Warga keturunan pemilik Tanah Tutupan Jepang di Parangtritis tak dapat ganti rugi lahan. Padahal, Jalan Jalur Lingkar Selatan (JJLS) menggunakan lahan seluas 15 hektare Tanah Tutupan Jepang. Sementara ganti rugi yang dibayarkan pada ahli waris, nantinya hanya untuk tanaman.
Koordinator Masyarakat Pengelola Tanah Tutupan Parangtritis (MPT2P), Suparyanto menegaskan, pihaknya tak mempersoalkan pembangunan JJLS. Tapi, dia menyayangkan tidak adanya ganti rugi lahan. Padahal ada 50 orang pemilik Tanah Tutupan Jepang yang lahannya masuk dalam proyek JJLS. “Gantinen rugi (berikan ganti rugi, Red). Baik tanah maupun tanamannya, selesai,” tegas Paryanto, sapaan akrabnya, ditemui di Parangtritis, Kretek, Bantul kemarin (4/3).
Terkait dengan skema konsolidasi tanah ditawarkan pemerintah, Paryanto menilai itu rumit. Sebab semua tanah harus terlebih dahulu diberikan pada pemerintah. Tapi lahan seluas 1.118 hektare itu, akan dikembalikan setelah luasannya dikurangi 15 hektare guna JJLS. “Ada yang punya tanah 8.000 meter minta harus kembali segitu,” sebutnya. Hal ini tentu tidak adil, sebab tidak mempertimbangkan warga yang tanahnya tercaplok JJLS. Sementara tidak ada ganti rugi terhadap luas lahan yang digunakan. Melalui konsolidasi tanah, lahan yang akan diserahkan kembali pada warga luasnya berkurang. Lantaran semua warga mendapat jatah pemotongan lahan.
Hal ini, menurutnya memungkinkan menimbulkan gesekan. Sebab, pohon yang tumbuh pada tiap lahan berbeda. Termasuk kontur tanah yang beragam. Seperti ada warga yang lahannya dekat sumber air, dan khawatir mendapat tempat di lereng dekat jurang. Sehingga beberapa warga enggan, kehilangan lahan sudah dikelolanya. “Masyarakat rame, tempatku masyarakat awam. Didongke ra dong dong (diberi pemahaman tidak mengerti),” keluhnya.
Selanjutnya, Paryanto memaparkan sejarah Tanah Tutupan Jepang. Kisah berawal dari Jepang yang menduduki Hindia Belanda pada 1943. Jepang membuat bunker dan mengintai musuhnya yang berlayar di Samudra Hindia dalam Perang Dunia II. Jepang pun membuat pagar besi dan melarang warga beraktivitas di barisan Bukit Seribu. “Karena mau dikuasai Jepang, Letter C tanah dicoreti pakai tinta merah. Itu menjadi kekuasaan Jepang dan jadi tidak legal lagi,” bebernya.
Setelah kalah perang, Jepang kembali ke negaranya. Tapi menyisakan masalah, yaitu bidang tanah yang Letter C-nya dicoret, tidak dikembalikan pada warga. Pada 2001, seorang warga bernama Dono Kerto atau Dono Raharjo meminta tanah warisannya yang seluas 8 hektare. “Ini menyebar ke masyarakat dan anak cucu. Akhirnya saling bergabung dan musyawarah,” jelasnya.
Tanah Tutupan Jepang kemudian jadi sengketa, kendati semestinya dapat dikembalikan. Sebab, ada pernyataan dari Sultan Keraton Jogjakarta. “Ini sangat mengikat sekali. Akhirnya dikira tanah tutupan itu kagungan ingsun,” tandasnya. (fat/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




