Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dijelaskan, penanganan pandemi dilakukan serentak secara nasional. Oleh sebab itu, pemkab harus mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Berbeda, jika Covid-19 dinyatakan sebagai endemi. Sehingga pemkab diperkenankan membuat kebijakan secara mandiri. “Pandemi bersifat nasional, endemi bersifat lokal. Karena ini pandemi wajib mengikuti pemerintah pusat,” ucapnya.
Selanjutnya, Halim menanggapi prediksi lonjakan kasus Covid-19. Varian baru dari Covid-19, Omicron, menjalar dan menyebar secara cepat. Tapi faktanya menunjukkan, tingkat fatalitas rendah. “Buktinya, sampai saat ini tidak ada laporan orang memerlukan oksigen dalam jumlah besar,” lontarnya.
Selain itu, bed occupation rate (BOR) rumah sakit juga rendah. Mayoritas warga yang terpapar Covid-19 cukup istirahat di rumah atau melakukan isolasi mandiri (isoman). Kebanyakan kasus pun, sembuh dalam waktu seminggu. “Tidak terjadi gejolak atau goncangan terhadap faskes yang berlebihan. Tidak seperti varian delta,” ujarnya.
Kendati begitu, Halim tetap menekankan warga untuk taat protokol kesehatan (prokes). Agar aktivitas perekonomian tidak kembali tumbang. Akibat warga banyak yang terpapar Covid-19 dan tidak berdaya. “Pemerintah tidak melakukan pengetatan, tapi minimal masker selalu dipakai,” pesannya
Sementara Kasatpol PP Bantul, Yulius Suharta menyebut akan terus mengawasi pelaku perjalanan. Sebab hal itu jadi salah satu upayanya dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Yulius pun mengaku masih melakukan patroli terhadap tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. “Seperti tadi malam (Senin malam, Red) ada laporan kegiatan dangdut yang penggemarnya banyak, kami lakukan pengecekan,” tuturnya. (fat/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




