Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Masih dipelajari, kelangkaannya dari sumber industri palm oil itu atau karena ada permainan di dalam distribusinya. Ini secara nasional terjadi. Seperti pandemi, kelangkaan tidak hanya di Kabupaten Bantul," jelas Halim ditemui di Ruang Rapat Bupati Bantul, Senin (21/2).
Halim menambahkan pihaknya akan bekerja sama dengan aparat kepolisian. Tindakan tegas berlaku apabila adanya penimbunan minyak goreng di Kabupaten Bantul. Tentunya kepada oknum-oknum penimbun yang tidak bertanggungjawab.
"Jika nanti ditemukan adanya penyimpangan dalam bentuk penimbunan-penimbunan, bersama kepolisian nanti akan dilakukan satu tindakan tegas," kata Halim.
Dia mengatakan, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Bantul terus melakukan pemantauan di pasar. Hasilnya, hingga saat ini tak ditemui adanya penyelewengan berupa penimbunan minyak goreng. Dari hasil pemantauan tersebut juga diketahui stok minyak goreng juga terbilang masih aman.
Pihaknya juga telah mengirim rekomendasi kepada pemerintah pusat. Isinya berupa dorongan untuk produksi minyak goreng. Mengingat Kabupaten Bantul bukanlah merupakan penghasil minyak goreng. Hal ini menjadikan Pemkab Bantul tak bisa berbuat banyak, selain menunggu arahan dari pemerintah pusat.
"Sampai sejauh ini stok masih aman. Hanya harganya memang naik. Maksimal yang bisa dilakukan oleh Pemda Bantul adalah memberikan rekomendasi-rekomendasi dan tindakan hukum. Kita sudah melalukan pemantauan di pasar-pasar. Memang terjadi kenaikan cukup tinggi," ujar Halim. (isa/dwi)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




