Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIJ Sugeng Arianto menyebut, angka kemiskinan di Bantul naik jadi 14,04 persen. Di mana pada 2020, angka kemiskinan sudah 13,50 persen. Padahal pada 2019, angka kemiskinan Bantul hanya sebesar 12,92 persen. “Pada prinsipnya Pemkab Bantul dapat segera melakukan pemulihan ekonomi,” ujarnya saat diwawancarai Radar Jogja Selasa (31/1).
Menurutnya, pemulihan ekonomi dapat segera terjadi. Jika pemkab mampu menyinkronkan antara potensi dan tujuan. Sebab, Pemkab Bantul dinilainya sudah on the track. Hanya saja, diperlukan akselerasi dan pemanfaatan teknologi yang lebih masif. “Karena semua kegiatan, saat ini butuh sentuhan teknologi. Kalau itu bisa dilakukan, pertumbuhan akan lebih berkualitas dan efisien,” paparnya.
Selain itu, pemkab disarankan untuk memperhatikan pengeluaran per kapita masyarakat. Sebuah pekerjaan rumah yang sebetulnya dialami oleh semua kabupaten. Hal ini, perlu segera ditangani dan diakselerasi. Supaya ekonomi masyarakat dapat tumbuh secara mandiri. Sekaligus, mengungkit kemanfaatan sektor di sekitar masyarakat itu sendiri. “Dengan begitu, otomatis akan mengurangi kesenjangan,” jelasnya.
Sementara Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebut, pemkab tengah melakukan pelonggaran kegiatan publik. Sebab pandemi Covid-19 telah menghantam sektor pendidikan, pariwisata, sosial, hingga ekonomi. Adanya pelonggaran kegiatan publik, diharapkan bisa meningkatkan perekonomian. “Namun diharapkan, tetap harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan,” cetusnya.
Dalam upaya pemulihan ekonomi karena dampak pandemi Covid-19, pemkab berusaha mendayagunakan potensi lokal unggulan. Sesuai dengan satu misinya, yaitu pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi inklusif. “Potensi unggulan di Bantul tersebut terdapat pada sektor industri, pertanian, dan pariwisata,” sebutnya.
Untuk itu, Pemkab Bantul berupaya meningkatkan perbaikan di berbagai bidang. Dengan merumuskan prioritas pembangunan daerah pada 2023. Berupa pemantapan layanan publik berbasis information technology (IT). Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pencapaian kabupaten kreatif melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan peningkatan kualitas sektor pertanian, industri dan pariwisata.
Ada pula peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi dan permukiman sehat berbasis pengurangan risiko bencana. Serta pemberdayaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pengarusutamaan gender, peningkatan status kabupaten layak anak. “Arah pembangunan Kabupaten Bantul 2023 dalam RPJMD 2021-2026 adalah pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastruktur dan sumber daya manusia berkualitas,” tandasnya. (fat/eno)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




