Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Yang menang siapa, kami belum tahu betul,” sebut Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Bantul Suparman kepada Radar Jogja Rabu(8/12).
Suparman bahkan menganggap enteng kabar kemenangan gugatan Idham. Sebab menurut informasi yang dia percaya, justru gugatan yang dilayangkan Idham terhadap Bupati Bantul salah alamat. “Kalau ini gimana (gugatan salah alamat, Red). Makanya kami belum bersikap,” ujarnya disertai tawa.
Mengutip informasi yang diterima Suparman, MA menyebut gugatan Idham seharusnya ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bukan ke Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, gugatan yang dilayangkan politiskus PDIP pada Bupati Bantul salah alamat. Putusan perkara dengan nomor registrasi 3397/K/PDT/2021 itu diketok Ketua Males Hakim, Hamdani pada 23 November silam.
Selanjutnya, Suparman menanggapi klaim kemenangan kasasi Idham. Itu digemborkan oleh Kuasa Hukum Idham, Mustofa. Ini dinilainya lucu. Sebab, Mustafa bukan kuasa hukum Idham pada saat kasasi. “Kami belum dapat memberikan informasi apapun terkait kasasi (sengketa dana, Red) hibah,” imbuhnya.
Kendati begitu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Trisna Manurung mengaku sempat berdiskusi dengan Bagian Hukum Pemkab Bantul. Lantaran dana sebesar Rp 11,6 miliar itu dikelola oleh BKAD. Dana diletakkan pada pos belanja tidak terduga (BTT) APBD Bantul.
“Sebelum ada tanggapan hukum dari bagian hukum dan bupati, ya kami menunggu. Sampai sekarang belum ada instruksi apapun yang masuk ke BKAD,” tegasnya.
Sebelumnya, Mustofa mengklaim gugatan kasasi yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Idham, berhasil. Dengan dikabulnya kasasi yang diajukan oleh MA. Kasasi disebutnya masuk ke MA pada 5 Oktober 2021 dan didistribusikan 26 Oktober. Kasasi kemudian ditangani oleh majelis hakim Ibrahim, Rahmi Mulyati, dan Hamidi. Lantas pada 23 November 2021 berstatus kabul.
Dikatakan, pihaknya belum menerima salinan putusan kasasi dari MA. Sehingga masih enggan memberikan banyak keterangan. "Kami belum menerima salinan putusan dari MA," katanya.
Diketahui dana hibah sebesar Rp 11,6 miliar disetor oleh Idham ke kas Pemkab Bantul pada Maret 2014. Tidak lama setelah ditetapkannya Idham sebagai tersangka korupsi dana Persiba oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ. Namun, Kejati menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Persiba dan menghapus status tersangka Idham Samawi. Idham kemudian merasa berhak atas dana yang disetornya dan menuntut dikembalikan. (fat/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




