Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Beri Pelayanan Publik secara Gratis

E
Penulis: Editor Content❯
PERTAMA DI INDONESIA: Peluncuran desa anti korupsi oleh KPK di Kampung Mataraman,Panggungharjo, Sewon, Bantul, kemarin (1/12). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, sebagai desa anti koru
PERTAMA DI INDONESIA: Peluncuran desa anti korupsi oleh KPK di Kampung Mataraman,Panggungharjo, Sewon, Bantul, kemarin (1/12). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, sebagai desa anti koru
 

RADAR JOGJA – Berpatok pada kemandirian dan transparansi publik, Kalurahan Panggungharjo ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan merupakan yang pertama di Indonesia guna percontohan.

Lurah Panggungharjo Wahyudi Anggoro mengaku bahagia dengan penetapan Desa Antikorupsi yang kini disandang wilayahnya. Dijelaskan, berangkat dari Pemerintah Kalurahan (Pemkal) Panggungharjo yang mengarahkan kebijakan pada visi kemandirian. “Tujuannya desa yang bersih, transparansi, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat Panggungharjo yang mandiri, sejahtera, dan berdasarkan lingkungan,” paparnya dalam konferensi pers usai puncak acara peluncuran Desa Antikorupsi di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul kemarin (1/12).

Dikatakan, pemkal berkeyakinan kemandirian warga desa hanya dapat terwujud ketika tata kelola dilakukan dengan baik. Maka sejak 2012, Pemkal Panggungharjo mendorong reformasi birokrasi. “Dalam rangka membangun pola relasi baru antara pemerintah desa dan warga desa agar relasi tidak hanya administrasi,” jelasnya.

Pemkal juga perbaiki akuntabilitas sejak 2013 dengan membangun arsip desa. Pengarsipan dilakukan berdasar kaidah arsip terstandar agar dapat dirunut. Sehingga semua kebijakan dan penganggaran dapat diakses oleh publik. “Sejak 2015 semua data yang dikelola adalah data publik. Kami juga membebaskan semua pungutan pelayanan administrasi publik. Harapannya semua pelayanan yang merupakan hak publik dapat diberikan secara gratis,” sebutnya.

Selain itu, pemkal melibatkan masyarakat dalam lembaga desa. Panggungharjo sendiri memiliki 11 lembaga desa juga menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan. “Artinya, desa Panggungharjo jadi arena demokrasi politik lokal,” cetusnya.

Di mana warga desa berkesempatan secara langsung terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemkal. Hal itu tentu memperkokoh akuntabilitas sosial. “Karena masyarakat terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana mengungkap, awalnya terdapat tiga desa yang masuk nominasi. Setelah melalui diskusi, antara Kemendagri, Desa, dan KPK sepakat tunjuk Panggungharjo dijadikan percontohan Desa Antikorupsi. “Desa Antikorupsi memiliki lima kriteria dengan 18 indikator. Sebetulnya ada tiga desa, setelah penilaian dan peninjauan, ternyata Panggungharjo yang dimungkinkan,” bebernya. (fat/pra)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Hercules Datang ke KPK Bukan Sebagai Tersangka, Tapi Bawa Tuduhan Besar Soal Tanah 65 Hektare

Hercules Datang ke KPK Bukan Sebagai Tersangka, Tapi Bawa Tuduhan Besar Soal Tanah 65 Hektare

Kedatangan Rosario de Marshal alias Hercules ke Gedung KPK pada Rabu (11/11) langsung menyedot perhatian. Ketua Ormas Grip Jaya itu datang dikawal rombongan dan langsung dikerubungi wartawan.

KPK Lantik Achmad Taufik Husein Jadi Direktur Penyidikan Bersama Enam Pejabat Lain

KPK Lantik Achmad Taufik Husein Jadi Direktur Penyidikan Bersama Enam Pejabat Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik tujuh pegawai untuk mengisi posisi pada empat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan tiga Jabatan Administrator.

Kasus Korupsi Mandala Krida Tuntas, KPK Persilakan Pemprov DIY Kelola Stadion Kembali

Kasus Korupsi Mandala Krida Tuntas, KPK Persilakan Pemprov DIY Kelola Stadion Kembali

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Stadion Mandala Krida tahun anggaran 2016 dipastikan telah selesai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penanganan perkara tersebut sudah berkekuatan,,

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer