Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keluhkan Penarikan Biaya Seragam

E
Penulis: Editor Content❯
KAPAN TATAP MUKA - Dua siswa SMKN 1 Bantul mengenakan seragam petugas PMI saat berjaga di UKS.(SITI FATIMAH/RADAR JOGJA)
KAPAN TATAP MUKA - Dua siswa SMKN 1 Bantul mengenakan seragam petugas PMI saat berjaga di UKS.(SITI FATIMAH/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Sekolah tidak diperkenankan melakukan pengadaan seragam sekolah. Hal tersebut sesuai Peraturan Bupati No 33/2021 Pasal 32. Pengadaan baju seragam bisa dilakukan melalui komite.

Salah seorang wali murid yang mendaftarkan anaknya ke SMPN 3 Banguntapan mengeluhkan hal tersebut. Pria yang enggan namanya dikorankan tersebut mengungkapkan, dimintai uang sekitar Rp 800 ribu sampai Rp 900 ribu. “Dapat tagihan biaya seragam tapi belum bisa bayar saat ini,” bebernya saat dihubungi Radar Jogja Senin (28/6).

Wali murid ini lantas mencoba mengomunikasikan ketidakmampuannya pada pihak sekolah. Namun, dia justru dilempar ke komite sekolah. “Paling tidak, meminta keringanan sampai akhir Juli. Terus dikatakan terakhir hari Sabtu,” bebernya.

Dia mengaku keberatan atas tagihan tersebut. Apalagi, sekolah muka belum jelas kapan akan digelar. Tapi komite sekolah meminta agar uang seragam segera dilunasi. “Pihak sekolah mengatas namakan komite. Komite sekolah katanya yang menentukan. Mosok komite yang menentukan ada seragam sekolah, pramuka, putih-putih, abu-abu,” cecarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala SMPN 3 Banguntapan, Kartini tidak menampik adanya penerapan seragam. Namun dia berkilah, pelunasan uang seragam merupakan urusan komite. “Itu komite yang mengurus. Tanyanya ke komite saja,” tampiknya.

Kartini pun mengklaim, biaya seragam tidak termuat dalam lampiran daftar ulang siswa. Sebab itu merupakan kewenangan komite sekolah. “Tidak terdaftar (uang seragam, Red) dalam surat daftar ulang. Itu kan yang mengurus komite. Kalau mau tanya yang seragam ke komite,” ucapnya.

Kartini pun menyebut sekolahnya sudah mendapat pengawasan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul. Di mana sekolah tidak dibenarkan melakukan pengadaan seragam. Namun dia mendapat saran untuk menyerahkan persoalan seragam pada paguyuban orang tua (POT), melalui komite sekolah. “Diserahkan ke POT, itu sudah saya serahkan ke ketua komitenya,” sebutnya.

Keringanan wali murid dalam pembayaran seragam pun dimungkinkan. Namun, Kartini kembali menekankan pada konstitusional komite sekolahnya. “Sama komitenya bilangnya, kelihatannya bisa,” ujarnya.

Ditemui dikantornya, Plt Sekretaris Disdikpora Bantul Titik Windari menegaskan, sekolah dilarang melaksanakan pengadaan seragam. Termasuk kelengkapan seragam bagi peserta didik baru. Namun pengadaan seragam bagi peserta didik berikut kelengkapannya dapat dilaksanakan oleh orang tua atau wali peserta didik baru. “Itu merujuk Perbup Bantul No 33/2021 Pasal 32,” tandasnya. (fat/bah)

 

 

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

eternak ayam petelur di Kabupaten Bantul mulai tertekan akibat kenaikan harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Di tingkat kandang, harga telur hanya berkisar Rp 20.000 hingga Rp 20.700 per kilogram.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer