Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Temukan Penggunaan Aset di Luar Ketentuan

E
Penulis: Editor Content❯
JAGA JARAK: Para pelaku UMKM menunggu antrean penyaluran BPUM di salah satu Bank BRI di Jalan Parangtritis (26/10). Pemkot mengingatkan penyaluran harus sesuai prokes.(WINDA ATIKA IRA PUSPITA/RADAR JOGJA)
JAGA JARAK: Para pelaku UMKM menunggu antrean penyaluran BPUM di salah satu Bank BRI di Jalan Parangtritis (26/10). Pemkot mengingatkan penyaluran harus sesuai prokes.(WINDA ATIKA IRA PUSPITA/RADAR JOGJA)
 

 

RADAR JOGJA – Inspektorat DIJ menilai kinerja Bupati-Wakil Bupati periode 2016-2021 tidak memenuhi target. Namun secara makro, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kinerja Suharsono-Abdul Halim Muslih pada periode tersebut dinyatakan bagus.

“Menurut Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri), (capaian kinerja, Red) masih sangat bagus,” ungkap Inspektur Inspektorat DIJ Wiyos Santoso ditemui usai exit meeting di Kompleks Parasamya Bantul kemarin (24/3).

Menurut dia, menjadi kewajiban Inspektorat DIJ, setiap ada masa akhir jabatan bupati, mesti selalu melakukan pemeriksaan. Hasil evaluasi akan menjadi bahan masukan bagi bupati saat ini. “Kemarin ada beberapa catatan, ini terdampak karena adanya pandemi,” lanjutnya.

Kendati begitu, kinerja Suharsono-Halim tetap belum mencapai RPJMD. Dimungkinkan, akibat adanya pandemi Covid-19. Salah satu aspek kinerja yang mengalami penurunan berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Di mana angka kemiskinan di Bantul meningkat pada tahun 2020. Namun Wiyos tidak menyebutkan angka pastinya. “Kemudian ada tingkat kontribusi tenaga kerja, ada penurunan. Ini kami harapkan ada peningkatan. Kalau dibiarkan akan turun terus,” harapnya.

Disinggung adanya temuan pengelolaan aset di luar ketentuan. “Nah di sini aset yang digunakan Bupati, Wakil, dan Sekda melebihi ketentuan, baik dari jumlah ataupun CC (kendaraan, Red),” ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis mengakui kinerja jajarannya belum maksimal. Kendati nilai capaian yang peroleh 90,23 dan masuk kategori sangat baik. Disimpulkan, aspek kinerja makro daerah tidak tercapai. “Untuk menilai kinerja RPJMD 2016-2021, itu dirinci dalam tiga aspek, kesejahteraan masyarakat daerah, aspek daya saing kinerja daerah, dan aspek layanan umum. (Ketiganya, Red) belum optimal,” ujarnya.

Dipaparkan, tiap item dalam masing-masing aspek bervariasi. Terdapat item yang tercapai dan hampir tercapai. “Tapi dari simpulan yang dilakukan Inspektorat DIJ, sekalipun tidak tercapai masuk kategori sangat tinggi,” sebutnya.

Dikatakan, laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat DIJ akan digunakan sebagai rujukan. Dalam menyusun RPJMD 2021-2026 secara lebih cermat. “Karena LHP merupakan potret yang merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan,” ujarnya.

Sementara terkait aset yang tercatat digunakan tidak sesuai tupoksinya, Helmi menyebut hal itu merupakan temuan objektif. Di mana Pemkab ke depannya berkomitmen mengembalikan sesuai regulasi. “Karena tindak lanjut dari LHP untuk perbaikan dokumen perencanaan, yang menjadi bahan evaluasi. Intinya bukan temuan yang merugikan. Tapi temuan administratif,” kilahnya.

Sedangkan Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo menegaskan Pemkab harus berbenah. Terutama pada pelayanan umum yang persentasenya dinilai rendah. “Pelayanan umum, kesesuaian dengan RPJMD, capaian terhadap gini rasio harus diperbaiki. Kemiskinan kita sangat tinggi. Hampir 14 persen,” ujarnya.

Selain itu, dirasa perlu adanya penyesuaian RPJMD agar tidak kembali terjadi refocusing guna penanganan Covid-19. Lantaran pandemi Covid-19 sudah berlangsung selama satu tahun. “Ke depan, ketika akan menyusun program kerja, itu wajib hukumnya ada program penanggulangan pandemi. Jadi tidak menjadi alasan lagi, (bila terjadi, Red) ketidakberhasilan, yang dipakai alasan karena pandemi Covid-19,” tegasnya. (fat/pra)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

eternak ayam petelur di Kabupaten Bantul mulai tertekan akibat kenaikan harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Di tingkat kandang, harga telur hanya berkisar Rp 20.000 hingga Rp 20.700 per kilogram.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer