Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PHRI Bantul Ajukan Insentif Pajak

E
Penulis: Editor Content❯
Wakabid Promosi dan Pemasaran PHRI Bantul Yohanes Hendra.(SITI FATIMAH/RADAR JOGJA)
Wakabid Promosi dan Pemasaran PHRI Bantul Yohanes Hendra.(SITI FATIMAH/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bantul mengajukan permohonan insentif pajak. Hal itu lantaran tingkat okupasi hunian masih belum mencapai 20 persen dari kondisi normal.

Wakabid Promosi dan Pemasaran PHRI Bantul Yohanes Hendra mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan permohonan terhadap lembaga terkait, untuk dapat mendapatkan insentif pajak. Pihaknya, telah melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul. PHRI Bantul juga berkoordinasi dengan kepala kantor pelayanan pajak. ”Tapi tentu harus satu pintu, apapun kebijakannya harus keluar dari instruksi bupati,” paparnya ditemui sebelum audiensi dengan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih Senin (15/3).

Diharapkan, Bupati Bantul mengeluarkan Inbup yang menguntungkan bagi PHRI. Sebab kondisi saat ini dirasa sulit. Apalagi tingkat kunjungan sudah mulai kurang, mulai minggu lalu. Tapi pajak terus berjalan.

Selain itu, para pengelola perhotelan pun sedang mengajukan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB). Untuk pajak PBB, menurutnya tidak bisa serta merta dari pihak BKAD untuk menghilangkan begitu saja. Harus ada koordinasi dengan bupati dan pihak terkait. ”Tentunya dengan itu, kami dari pengurus mengajukan permohonan (insentif, Red),” ujarnya.

PHRI pernah mengajukan surat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul tahun lalu terkait keringanan pajak. Di mana saat itu, PHRI mendapat respon baik, pada April hingga November anggota PHRI mendapat insentif pajak.

Dijelaskan keringanan berupa, pajak hotel dan resto dihilangkan. Kemudian Desember, mulai dilakukan pemungutan sampai saat ini.

Okupansi hotel di Bantul sendiri disebut belum mencapai 20 persen dari kondisi sebelum pandemi. Diduga, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro menjadi salah satu faktor penghambat, bagi pertumbuhan angka akopansi. “Tapi bagaimana caranya kami (PHRI, Red) memberikan kontribusi kepada teman-teman. Kami sadar, teman-teman sudah gelisah,” cetusnya.

Ia berharap agar Bupati Bantul memprioritaskan anggota PHRI Bantul. Sebab anggota diklaim telah tersertifikasi CHSE oleh Kementerian Pariwisata. “Ini menjadi nilai plus karena kami yang sudah tersertifikasi dan terverifikasi sudah menjalankan protokol kesehatan,” tandasnya. (fat/bah)

 

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Libur Sekolah, PHRI Bantul Optimistis Okupansi Hotel Sentuh 70 Persen

Libur Sekolah, PHRI Bantul Optimistis Okupansi Hotel Sentuh 70 Persen

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bantul menilai awal libur sekolah saat ini belum begitu berpengaruh terhadap tingkat okupansi penginapan di Bantul. Sebab banyak keluarga masih disibukkan dengan proses ...

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer