Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dukung Pelimpahan Kewenangan Isolasi Mandiri

E
Penulis: Editor Content❯
Hanung Raharjo.(SITI FATIMAH/RADAR JOGJA)
Hanung Raharjo.(SITI FATIMAH/RADAR JOGJA)
 

RADAR JOGJA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul membagi peran penanganan Covid-19 kepada pihak kalurahan. Pemerintah di tingkat desa tersebut, kini diminta untuk menyediakan shelter, yang mana pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja kalurahan (APBKal).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul Hanung Raharjo mendukung kebijakan tersebut. Dia pun menolak bahwa pelimpahan beban tersebut sebagai upaya lepas dari tanggungjawab. ”Saya kira pemkab siap dalam rangka penanganan Covid-19. Nggak melempar. Nggak ada yang melempar. Makanya kami baik-baik saja,” jelas Hanung, Jumat (22/1).

Pembuatan shelter oleh kalurahan merupakan instruksi Pemkab Bantul yang edarannya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis pada 6 Januari 2021. Menurutnya pembuatan shelter tersebut untuk mempermudah isolasi mandiri di setiap wilayah.

Apalagi penanganan warga terkonfirmasi Covid-19 merupakan hak dari kalurahan atau keluarga dalam mengkondisikannya. “Kalau saya apresiasi, kami bareng-bareng (merawat warga terkonfirmasi Covid-19, Red). Pemkab mampu, tapi juga kewalahan,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekda Bantul Helmi Jamharis mengakui, fakta lapangan terkait sulitnya pembangunan shelter oleh kalurahan. Di mana baru 27 dari 75 kalurahan yang mampu menyediakan shelter. Diakui pula, kebijakan yang diambilnya itu tidak direncanakan sebelumnya pada 2020. “Ada beberapa desa yang merasa keberatan untuk merealisasikan. Tapi ada juga yang kemudian responsif dengan surat edaran,” ujarnya.

Helmi menilai, kalurahan yang merasa keberatan menyediakan shelter karena menganggap semua operasional shelter akan ditanggung dengan APBKal. Padahal, pemkab berharap, operasional dilakukan dengan kerjasama antarwarga. “Misal ada warga yang menginap di shelter, maka operasional bisa ditanggung oleh keluarganya,” sebutnya.

Kendati begitu, Pemkab berupaya untuk merawat warga terkonfirmasi Covid-19. Melalui fasilitas kesehatan (faskes) yang telah bekerjasama, sesuai dengan kondisi warga terkonfirmasi Covid-19. “Kalau kondisi sedang kami upayakan untuk dirawat di shelter. Kalau berat di RS rujukan,” jelasnya. (fat/bah)

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

eternak ayam petelur di Kabupaten Bantul mulai tertekan akibat kenaikan harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Di tingkat kandang, harga telur hanya berkisar Rp 20.000 hingga Rp 20.700 per kilogram.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer