Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Salah satu pelaku usaha kuliner adalah Isti Mulyani. Dia mengeluhkan sisa makanannya yang selalu sisa banyak setiap akan tutup. Sealam ini, Isti berjualan di kantin Gedung DPRD Bantul. Padahal, sebelum penerapan PTKM, sekitar pukul 14.00, sebagian besar olahannya ludes. “Iya, masih banyak, wong pegawai pada WFH,” keluh Isti ditemui di warungnya Rabu (19/1).
PTKM yang berlaku di Bumi Projotamansari mengacu Instruksi Bupati Bantul No 2/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Perkantoran Pemerintah dan Swasta Di Kabupaten Bantul.
Instruksi tersebut mengatur perkantoran menjalankan WFH 75 persen. Isti pun mengaku omset dagangannya turun sekitar 25 persen. “Yang kerja sedikit, ya yang jajan juga berkurang,” cetusnya.
Terpisah, Ketua Koperasi Notowono Mangunan, Dlingo, Bantul, Purwo Harsono menyatakan hal senada. PTKM membuat omzet pedagang di sekitar obwis Mangunan turun drastis. Namun, pria yang akrab disapa Ipung ini tidak menyebut angka penurunan pastinya. “Begitu tidak ada pengunjung ya tidak ada pembeli. Sebelum PTKM ada yang buka sampai jam 23.00, mengikuti jam operasional kawasan. Kalau sekarang buka maksimal jam 19.00,” ucapnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis menyebut setiap kebijakan pasti ada dampak. Ada yang diuntungkan dan rugikan. “Toh kebijakan ini tidak berlaku selamanya,” tuturnya.
Pemerintah perlu melakukan pembatasan aktivitas yang lebih ketat dibanding saat sebelumnya. Lantaran kasus Covid-19 di Bantul dinilai tinggi. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat bersabar dengan kondisi saat ini. “Masyarakat harus turut serta, bareng-bareng meminimalisasi atau memutus rantai perkembangan Covid-19 dengan secara konsisten menerapkan prokes,” pintanya. (fat/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




