RADAR JOGJA – Jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Bantul tergolong cukup tinggi. Bahkan dari catatan Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bantul yang dinaungi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), luas kawasan kumuh mencapai 295 hektare.

Ketua Forum Komunikasi BKM Bantul Putra Setiyarta mengatakan, dari hasil catatannya kawasan kumuh terdapat di enam kapanewon. Yakni di Kapanewon Banguntapan, Sewon, Kasihan, Bantul, Kretek, dan Sedayu. Keenam wilayah tersebut dibedakan dalam beberapa kategori tingkat kekumuhan. Dari berat, sedang, dan ringan.

Dijelaskan Putra, predikat kawasan kumuh sendiri ditentukan dari 12 indikator. Di antaranya kurang optimalnya pengelolaan sampah, minimnya saluran drainase, dan ketersediaan air bersih yang kurang. Selain itu, kurang baiknya jalur lingkungan, banyaknya kemiskinan, kondisi bangunan atau gedung yang buruk, persoalan limbah, serta tidak maksimalnya proteksi kebakaran.

Pada tahun ini, lanjut Putra, ada tiga kalurahan di Bantul yang menjadi prioritas Kementerian PUPR dalam penanganan kawasan kumuh. Detailnya di Kalurahan Panggungharjo seluas 29,6 hektare, Kalurahan Pendowoharjo 4 hektare, dan Kalurahan Bangunjiwo 3 hektare. Ketiga titik tersebut akan mendapat alokasi dana sebesar Rp 1 miliar dari sisa anggaran Kementerian PUPR.

“Program kita bermitra dengan pemerintah untuk pengurangan kawasan kumuh yang di SK Bupati tertulis ada 295 hekatare. Rencananya pada 2023 ini program akan dimulai dari bantaran Sungai Winongo yang ada di Pendowoharjo dan Panggungharjo. Dan untuk kawasan lain, berlanjut di tahun selanjutnya,” beber Putra seusai menggelar kegiatan di Rumah Dinas Bupati Bantul beberapa waktu lalu.

Terkait dengan program pengentasan kawasan kumuh itu, Putra mengaku, forumnya juga memiliki program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program tersebut menurutnya telah sejalan dengan visi misi bupati dalam mewujudkan Bantul yang harmonis dan sejahtera.

Putra pun menyatakan, Forum Komunikasi BKM Bantul juga telah membentuk kerja sama dengan pemerintah kalurahan untuk membuat detail engineering design (DED) terkait penanganan kawasan kumuh tersebut. Harapannya pada Maret-April, apa yang sudah tertuang dalam DED bisa segera ditindaklanjuti. “April diharapkan sudah proses eksekusi,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebut, penanganan kawasan kumuh memang menjadi perhatian Pemkab Bantul. Dengan kehadiran Forum Komunikasi BKM, diharapkan bisa menjadi mitra pemerintah untuk membantu mengatasi kawasan kumuh. Serta percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul. “Saya berharap dengan keberadaan BKM ini akan mewadahi aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk program pemberdayaan masyarakat. Sebagai upaya dalam mengatasi kawasan kumuh dan percepatan pembangunan infrastruktur,” kata Halim. (inu/eno)

Bantul