RADAR JOGJA – Desakan penetapan tersangka dugaan kasus korupsi anggaran kebersihan Stadion Sultan Agung (SSA) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul semakin santer dilakukan oleh beberapa pihak. Salah satunya oleh Jogja Corruption Watch (JCW), lembaga swadaya masyarakat itu bahkan mendesak agar kasus tersebut bisa di supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW Baharudin Kamba mengatakan, pihaknya sudah mengajukan surat permohonan kepada KPK agar bisa turun tangan menangani kasus tersebut. Bahkan ia juga telah mengirimkan surat permohonan supervisi kepada lembaga negara tersebut pada tanggal 28 Desember 2022.

Menurut Kamba, KPK juga telah merespon apa yang telah diinginkan oleh JCW. Yakni akan melakukan supervisi kasus tersebut. Karena itu, ia berharap agar Kejari Bantul segera menetapkan tersangka dalam kasus korupsi anggaran kebersihan SSA.

“Harapannya segera saja Kejari Bantul menetapkan tersangka dalam perkara ini agar KPK dapat melakukan supervisi sesuai dengan kewenangan yang diberikan,” ujar Kamba dalam keterangannya, kemarin (12/1).
Ia menyebut, dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul itu diduga telah terjadi penyelewengan berupa anggaran peralatan dan jasa kebersihan di Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul. Besarannya sendiri mencapai Rp. 800 juta yang bersumber dari APBD Bantul tahun 2020 – 2021 dengan modus nota kosong.

Meski kasus itu telah ditangani oleh Kejari Bantul dan masuk tahap penyidikan, ia menilai ada kesan lamban dan berlarut-larut dalam penanganannya. Sebagaimana diketahui, untuk penetapan tersangka tersebut Kejari Bantul kini tengah menunggu penghitungan kerugian negara dari BPKP (Badan Pengawasan) Keuangan dan Pembangunan DIJ.

“JCW menilai terdapat kejanggalan dalam penanganan perkara modus nota kosong tersebut. Karena kenaikan status penangan perkara korupsi ke tahap penyidikan tanpa penetapan tersangka merupakan suatu hal yang tidak lazim,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bantul Guntoro Jangkung mengaku, pihaknya belum menerima kepastian terkait supervisi dari KPK dalam kasus dugaan korupsi anggaran kebersihan SSA. Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa Kejari Bantul siap apabila kasus itu nantinya akan ikut ditangani oleh lembaga pemberantasan korupsi tersebut. “Malah belum tahu (terkait supervisi dari KPK), namun kita siap saja kalau disupervisi,” tegas Jangkung sapaannya. (inu/bah)

Bantul