RADAR JOGJA – Upaya penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) di Bantul belum menunjukkan perkembangan yang baik. Hingga awal Agustus, total ternak yang terjangkit PMK mencapai 3.236 ekor. Dari jumlah tersebut, menyebabkan tujuh kapanewon masih masuk dalam zona merah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul Joko Waluyo menjelaskan, tujuh kapanewon yang masih ditetapkan zona merah PMK adalah Pleret dengan 994 kasus. Disusul Kapanewon Pundong 664 kasus, Jetis 249 kasus, Imogiri 248 kasus, Kretek 211 kasus, Piyungan 173 kasus, dan Banguntapan 132 kasus. “Kapanewon yang kasusnya di atas 100 masuk zona merah, sejak dulu ada tujuh,” bebernya kemarin (3/8).

Diakui Joko, kondisi PMK di Bantul memang belum cukup berubah signifikan dibandingkan beberapa waktu lalu. Lantaran jumlah kasus penularan dan zona merah masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya atau tetap masuk kategori tinggi. Meskipun demikian pihaknya terus berupaya agar penularan PMK di Bantul terus ditekan.

Dalam upaya penanganan, Joko menyatakan, dinas telah rutin mengimbau para peternak agar tetap waspada mencegah penularan PMK. Selain itu, dinas pun telah menugaskan petugas puskeswan untuk melakukan pengawasan dan tindakan apabila terjadi kasus penularan.

DKPP pun terus melakukan penyuntikan vaksin PMK dari pemerintah pusat. Hingga saat ini setidaknya sudah ada sebanyak 1.232 ternak yang sudah mendapatkan vaksinasi PMK. Dari total populasi 72 ribu ekor ternak di Bantul. “Untuk vaksinasi tahap satu 300 dosis kemudian tahap dua 932 dosis,” rincinya.

Joko menyebut, dari total ternak yang terpapar PMK hingga Selasa (2/8), didominasi oleh ternak jenis sapi. Dengan jumlah sapi positif PMK mencapai 2.970 ekor. Kemudian ternak jenis domba 235 ekor, kambing 24 ekor, dan kerbau tujuh ekor. Dari jumlah tersebut, 20 ekor ternak di antaranya mati dan 85 ekor harus dipotong paksa.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Bantul Wildan Nafis mengaku, akan mengusulkan adanya anggaran penanggulangan wabah PMK di APBD Perubahan 2022. Rencananya akan dilakukan pada Oktober mendatang. “InsyaAllah dalam APBD Perubahan 2022 ini akan kami kawal dan perjuangkan agar ada tambahan anggaran untuk penanganan wabah PMK,” ujarnya beberapa waktu lalu. (inu/eno)

Bantul