RADAR JOGJA – Satu per satu program prioritas duet Abdul Halim Muslih – Joko Purnomo sebagai bupati – wakil bupati mulai terealisasi. Salah satunya program pemberdayaan berbasis masyarakat pedukuhan (PPBMP). Hingga sekarang, proses administrasi bantuan senilai Rp 50 juta per pedukuhan itu sudah hampir rampung. Pemkab tinggal mentransfer ke rekening masing-masing pemerintah kalurahan.

“Tinggal menunggu waktu realisasi fisiknya,” jelas Wakil Ketua III DPRD Bantul Damba Aktivis di ruang kerjanya kemarin (14/3).

Damba menyadari betul realisasi salah satu janji politik bupati – wakil bupati itu memakan anggaran cukup besar. Sebab, pemkab harus mengalokasikan anggaran masing-masing Rp 50 juta untuk 933 pedukuhan. Namun, pengalokasian anggaran itu turut membantu program pembangunan yang dicanangkan pemkab. Lantaran pemkab memberikan rambu-rambu penggunaan bantuan itu untuk empat program. Yakni, pembangunan infrastruktur jalan lingkungan, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD), kesehatan, dan permasalahan sampah. “Ini bagus untuk pemerataan pembangunan di Bantul,” ucapnya.

Bagi Damba, realisasi PPBMP dengan patokan empat bidang sasaran menjadi guidance. Terutama bagi anggota dewan yang ingin menggenjot program kegiatan di wilayahnya.

Kendati begitu, politikus Partai Amanat Nasional ini menganggap sistem perencanaan program yang dicanangkan pemkab masih ada kekurangan. Anggota dewan tidak leluasa meng-input pokok pikiran (pokir) ke dalam sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). Badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) yang mengampu SIPD memberikan batasan cukup ketat. “Ini menjadi bahan evaluasi kami,” ujarnya.

Politikus yang tinggal di Kapanewon Kasihan ini berpendapat arah pembangunan di Bumi Projotamansari seharusnya mulai bergeser ke peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Anggaran tidak melulu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Karena itu, pokir anggota dewan idealnya juga bisa diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM. Misalnya, pemberian beasiswa untuk siswa kurang mampu. “Kami tidak tahu kenapa pokir tidak bisa untuk beasiswa,” keluhnya.

Damba mengingatkan, salah satu misi bupati – wakil bupati adalah pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter, dan berbudaya manusia. Salah satu implementasi misi itu adalah pemberian beasiswa.

Menurutnya, pemberian beasiswa merupakan salah satu investasi jangka panjang. Pemkab sama halnya mempersiapkan generasi unggul. Karena itu, Damba meminta pemkab mengalokasikan anggaran untuk pemberian beasiswa. Termasuk membuka ruang bagi pokir untuk program pemberian beasiswa. Toh, pemerintah pusat maupun pemprov juga membuka ruang pokir untuk pemberian beasiswa.

“Jadi, perlu disinkronkan antara program bupati – wakil bupati dengan pokir dewan,” ungkapnya.

Pandemi Covid-19, kata Damba, berdampak buruk bagi perekonomian. Tidak sedikit warga yang kehilangan pekerjaan. Pun dengan pelaku usaha yang gulung tikar. Nah, ambruknya perekonomian ini berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak. “Banyak orangtua yang mengeluhkan nasib pendidikan anak-anaknya,” tuturnya.

Program pemberdayaan juga menjadi perhatian Damba. Dia menilai, postur APBD 2022 telah sedikit berpihak pada program pemberdayaan. Hanya, kuantitasnya masih kurang. “Itu perlu ditambah lagi,” sarannya.

Pertimbangannya, sekretaris DPD PAN Bantul ini menilai, pemulihan ekonomi pascapandemi membutuhkan usaha ekstra. Di antaranya dengan menggenjot program pemberdayaan. Lengkap dengan pemberian bantuan peralatan. “Toh, kelompok usaha yang menerima pelatihan sudah terdaftar. Sehingga aman,” katanya.

Damba sadar betul kemampuan keuangan daerah terbatas. Kondisi ini berpotensi alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur berkurang. Kendati begitu, Damba membeberkan peluang pemkab mendapatkan kucuran dana alokasi khusus maupun bantuan keuangan khusus dari pemprov sangat terbuka. “Danais kan bisa juga untuk pembangunan infrastruktur,” tambahnya. (*/zam)

Bantul