hb xRADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X (HB X) menanggapi munculnya penambangan di wilayah Kali Progo. Pihaknya akan melakukan pendataan lokasi-lokasi pertambangan. Guna memastikan titik penambangan yang ilegal maupun legal.

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini mengingatkan agar para penambang tak rakus. Disatu sisi HB X juga memahami ada beberapa titik yang legal. Terutama apabila penambangan berada di kawasan sungai.

“Belum tentu ilegal kami baru mendata ya, prinsip kalau di kali (sungai) kan boleh. Paling penting jangan merusak jembatan dan sebagainya,” jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Selasa (12/10).

HB X menjelaskan ada perbedaan penambangan di Kali Progo dan kawasan lereng Gunung Merapi. Titik penambangan di lereng gunung menurutnya memiliki dampak signifikan. Terutama lokasi yang berada di pekarangan permukiman warga. Material tanah akan hilang dan butuh reklamasi.

Untuk kawasan sungai akan tertutup kembali. Dalam arrtian material tanah akan selalu terisi dari kawasan hulu. Terutama yang bersumber dari Gunung Merapi. Sehingga tidak terlalu membutuhkan reklamasi untuk penanggulangan pasca penambangan.

“Kalau di Merapi itukan barange (material tanah) ilang, jadi rusak. Lalu harusnya direklamasi tapi kan tidak dilakukan. Kalau di kali (sungai) kan otomatis diambil, dari atas (hulu) kan pasti datang lagi,” katanya.

HB X mengaku tak bisa berbuat banyak. Berdasarkan regulasi, penambangan di kawasan sungai tidaklah terlarang. Bahkan penambangan di wilayah tersebut bisa mengantongi ijin resmi dari pemerintah.

Walau begitu pihaknya tetap melakukan pendataan. Dengan menugaskan Dinas PUPKP DIJ. Untuk kemudian berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Guna menentukan titik-titik penambangan yang ilegal.

“Sekarang baru didata sama PU (DPUPKP), karena ijin kan dari Jakarta (pemerintah pusat),” ujarnya.

Berdasarkan data tidak sedikit tanah milik keraton atau Sultan Ground (SG) terdampak. Untuk kasus ini, HB X sedikit menghardik para pelaku penambangan. Apabila tetap berlanjut maka tindakan tersebut masuk dalam pencurian.

“Ya tanah Keraton ditambang dan hilang, berarti nyuri,” tegasnya.

Sebelumnya, warga Padukuhan Nengahan, Trimurti, Srandakan, Bantul mengeluhkan adanya aktivitas penambangan pasir. Mereka meminta agar kegiatan di sekitar bantaran Kali Progo tersebut dihentikan. Keluhan ini juga disampaikan langsung saat permaisuri Keraton Jogjakarta GKR Hemas melakukan inspeksi, Senin (11/10).

Salah satu warga Nengahan Marsudi Harjono mengaku pasrah. Dia sudah mengadu ke sejumlah pihak. Sayangnya aduannya ini tidak ditanggapi. Alhasil dia berharap datangnya GKR Hemas dapat menjadi titik terang.

“Warga sudah bingung harus mengadu kemana lagi. Harapan kami tinggal kepada Ngarsa Dalem dan keraton. Mohon dengan sangat ini lokasi penambangan segera ditutup,” katanya dihadapan GKR Hemas.

Marsudi menuturkan kawasan bantaran sungai perlahan-lahan beralih fungsi. Pada 1963 kawasan tersebut ditanami rumput pakan ternak dan saturan. Kawasan tersebut juga banyak ditumbuhi pohon kelapa.

Pasca masuknya penambang, area bantaran sungai mulai rusak. Tercatat lahan seluas 8 hektar di padukuhannya rusak. Volume kerusakan penambangan juga memiliki ketinggian sekitar 20 meter.

“Gusti ratu ngendikan (berkata) akan langsung sampaikan kepada Ngarsa Dalem (HB X) agar bisa segera ditindak lanjuti,” ujarnya. (dwi)

Bantul