RADAR JOGJA – Pelanggar protokol kesehatan (prokes) di Kabupaten Bantul bisa dijerat dengan tindak pidana ringan (tipiring). Itu seiring dengan rencana penerapan perda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Kendati begitu, upaya penegakan hukum bagi pelanggar prokes itu baru bisa diterapkan tahun depan. Lantaran regulasi yang mengatur pengendalian Covid-19 itu baru dibahas pada triwulan ketiga.

”Panitia khususnya segera dibentuk,” jelas Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bantul Pambudi Mulya di ruang kerjanya Kamis (23/9).

Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit, kata Pambudi, baru masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021. Setelah Bapemperda menginisiasi perubahan Propemperda 2021. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tengan Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah diganti. Sebagai gantinya, raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit.

”Jadi, kami tetap membahas 12 raperda pada 2021,” ucapnya.

Perubahan propemperda, politikus PDI Perjuangan itu menekankan, sangat penting. Itu merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3160/SJ tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease di Seluruh Indonesia. Juga sebagai upaya pengendalian Covid-19 di Bumi Projotamansari agar lebih terukur dan tegas.

”Seluruh pemda se-Indonesia harus memiliki regulasi ini,” tegasnya.

Lalu, apa saja sanksi yang akan diterapkan? Politikus yang tinggal di Kapanewon Kretek ini menyebut, antara lain, denda dan kurungan. Dengan begitu, pelanggar prokes kelak bisa diproses tipiring.

Ini berbeda dengan penanganan Covid-19 selama ini. Satpol PP Kabupaten Bantul yang menjadi ujung tombak upaya penegakan hukum prokes tidak bisa berbuat banyak. Instansi penegak regulasi daerah itu hanya bisa melayangkan teguran ketika menemukan pelanggaran. Lantaran payung hukum penanganan hanya berupa peraturan bupati (perbup). Di antaranya Perbup Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19.

”Peraturan bupati tidak bisa memuat ketentuan pidana,” ungkapnya.

Ketika regulasi baru ini kelak diterapkan, Pambudi berharap pelanggaran prokes bisa diminimalisasi. Sehingga penularan Covid-19 benar-benar bisa dikendalikan.

Kendati begitu, Pambudi mengingatkan, raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit ini bukan untuk menekan masyarakat. Melainkan untuk memberikan edukasi perihal pencegahan penularan Covid-19.

Dalam kesempatan itu, bekas lurah Donotirto ini juga menyinggung raperda lain yang akan dibahas pada triwulan ketiga. Di antaranya, raperda tentang penyelenggaraan pasar rakyat.

Ya, Perda Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan kembali masuk dalam daftar pembahasan. Perda ini pernah masuk daftar Propemperda 2020. Hanya, panitia khusus (pansus) kemudian memutuskan mengembalikannya kepada eksekutif. Pansus menyarankan perda itu dipecah menjadi dua. Pertama, raperda yang membahas tentang penyelenggaraan pasar rakyat. Kedua, membahas toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

”Dipecah karena muatannya terlalu banyak,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Bantul Wildan Nafis.

Rencananya, Wildan melanjutkan, raperda tentang toko swalayan dan pusat perbelanjaan akan dibahas tahun depan. Masuk dalam Propemperda 2022. (*/zam)

Bantul