RADAR JOGJA – Pelaku pariwisata menilai, pemerintah adalah pemberi harapan palsu (PHP). Sebab berbagai kebijakan yang dilakukan terkait pembukaan pariwisata hanyalah iming-iming. Namun nyatanya, tidak ada kejelasan terkait pembukaan kembali objek wisata (obwis).

Salah satu yang mengeluhkan sikap pemerintah yang PHP adalah anggota Pokdarwis Pantai Goa Cemara, Fajar Subekti. Sejak tahun 2020, Pokdarwis Goa Cemara berbenah. Agar dapat kembali beroperasi setelah dihantam pandemi, obwis harus memiliki Sertifikat CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).“Habis CHSE bisa mengelola, ternyata kekuatannya juga kurang di lokal. Semacam PHP,” keluhnya, kemarin (15/8).

Pantai Goa Cemara mendapat CHSE Kemenparekraf pada Agustus 2020. Belum genap setahun beroperasi, pantai tiba-tiba mendapat perintah untuk menutup obwis tiap akhir pekan, terhitung 15 Juni sampai 28 Juni 2020. Merujuk Instruksi Bupati Bantul No 15/Instr/2021 tentang Perpanjangan Kesembilan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Kabupaten Bantul untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.“Itu membuat kami cukup terpukul. Penutupan yang koordinasinya kurang. Kami tidak diberitahu sebelumnya. Kasian teman yang kulakan. Itu hari Jumat (14/6) ada instruksi untuk tutup. Kamis (13/6) baru belanja,” ketusnya.

Karena hal ini pula banyak warung di Pantai Goa Cemara yang ambruk. Bukan hanya bangunan fisiknya, tapi juga permodalannya. Lebih dari 60 persen warung tutup dan rusak. Sementara lebih dari 30 persen, tidak bisa mengembalikan modal. “Waktu beli dan tutup itu (Pemberlakukan Inbup Bantul No 15/Instr/2021, Red) dagangan tidak bisa dialihkan. Karena kami tidak punya lapak lagi selain di obwis,” bebernya.

Setelah itu datang anjuran agar pelaku pariwisata mengikuti vaksinasi, jika ingin dapat kembali beroperasi. Lebih dari 400 orang pelaku pariwisata di Pantai Goa Cemara pun menjalani vaksin. “Malah ada pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Intinya kami tertib dan ingin mengikuti aturan pemerintah. Tapi jangan PHP,” tegasnya.

Ketidakjelasan PPKM berhenti, turut membuat Fajar mengeluh. Sebab itu juga berdampak pada pembukaan kembali obwis. “Sementara, kami saat ini kembali jadi petani dan jadi nelayan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih belum akan menerapkan kartu vaksin sebagai syarat masuk obwis. Sebab capaian vaksinasi di Bantul masih rendah. “Idenya bagus. Tapi jumlah yang kami vaksin sedikit,” sebutnya. Untuk itu, penerapan kartu vaksin sebagai syarat masuk obwis belum dapat diterapkan. Di sisi lain, pembukaan obwis pun belum jelas. (fat/pra)

Bantul