RADAR JOGJA –  Carut-marut penanganan Covid-19 terus bermunculan. Mulai dari ketersediaan vaksin dan tenaga kesehatan (nakes) yang minim. Kemudian insentif nakes menunggak. Pembayaran klaim fasilitas kesehatan (faskes) yang menangani Covid-19 pun mengalami dispute.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul Agus Budi Raharjo membenarkan, terjadinya klaim dispute sejumlah faskes di Bumi Projotamansari. Klaim dispute adalah ketidaksepakatan antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan (faskes) atas klaim berdasar berita acara pengajuan klaim. Ini mengakibatkan sejumlah tunggakan faskes yang melayani Covid-19 belum terbayar. “Tetapi itu kalimatnya belum terbayar, bukan tidak terbayar,” ujar Gus Bud, sapaan akrabnya, diwawancarai di Gedung Induk Kompleks Parasamya Bantul, Minggu (8/8).

Agus menegaskan, dinasnya terus mendorong dan memberi bantuan terhadap faskes. Kaitannya dengan klaim dispute agar hambatan yang ditemui faskes segera tuntas. “Itu tentu, kalau ada persoalan terkait klaim pasti kami hadir menyampaikan hambatan kepada pusat lewat mekanisme yang ada,” sebutnya.

Kendati begitu, Agus mengaku tidak hafal, jumlah klaim dispute untuk seluruh faskes di Bumi Projotamansari. Namun sejauh ini dinasnya sudah menyurati pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Agar menganalisis kembali berkas yang sudah dikirimkan. “Dan sampai saat ini, alhamdulillah kemarin belum terbayar, tapi akhirnya clear bisa terbayar. Insyaallah selama ini relatif terkendali dan kondusif dengan klaim,” klaimnya.

Sebelumnya, Direktur RSUD Panembahan Senopati, dr. I Wayan Marthana Widiana Kedel pun mengaku tidak tahu angka pasti klaim dispute yang diajukan di RS-nya. Namun diperkirakan, jumlah klaim dispute mencapai sekitar Rp 1 miliar. “Dispute, masih kurang sekitar Rp 1 miliar. Itu akan kami kejar kembali, mana yang belum,” tegasnya.

Untuk itu, RSUD Panembahan Senopati melakukan analisis ulang terkait dokumen pasien Covid-19. Agar klaim dispute yang diajukan oleh RS-nya segera mendapat kejelasan. “Dokumen yang belum lengkap akan kami lengkapi dan kemudian kami kirim kembali ke Kemenkes,” bebernya.

Meskipun demikian, dr Wayan tetap bersyukur. Klaim dispute yang diajukan RS-nya dapat selesai dalam waktu tiga bulan. “Cuma memang klaim Covid-19 berkat kerja keras tim keuangan kami, tidak ada yang pending lebih dari tiga bulan. Jadi bisa cair turun,” ucapnya.

Namun, menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No HK.01.07/Menkes/4344/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 Bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Covid-19 BAB III, klaim dispute harusnya rampung kurang dari sebulan. Di mana BPJS Kesehatan harus menyelesaikan klaim dispute dalam waktu 14 hari. Jika dibutuhkan klarifikasi, RS pemohon klaim dispute harus memenuhi data yang dipersyaratkan paling lambat 10 hari. (fat/pra)

Bantul