RADAR JOGJA – Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuat warga kian terhimpit. Utamanya, bagi pelaku pariwisata. Mereka yang tidak memiliki keahlian lain, terpaksa menjadi pengangguran dan mencari utangan.

Salah satu warga yang kini menganggur dan mencari utangan untuk dapat bertahan hidup adalah Yuli Widodo. Pria 49 tahun ini berprofesi sebagai sopir Jeep di objek wisata (obwis) Puncak Pinus Becici, Muntuk, Dlingo, Bantul. “Kan nggak punya tabungan, jadi cari utangan ke saudara ke teman,” bebernya, Minggu (1/8).

Kendati begitu, Yuli tidak menyebut jumlah pinjaman yang diambilnya. Sementara pilihan untuk alih profesi, belum terpikirkan oleh ayah dua orang putra ini. Sebab jika ingin berdagang, Yuli terkendala oleh aturan larangan. “Mau jualan, nggak bisa bergerak. Jadi kami cuma di rumah saja. Disaranin disuruh di rumah, jadi nggak bisa alih profesi,” ujarnya.

Yuli pun memaparkan, dirinya bisa menggaet sekitar 20 penumpang sebelum pandemi. Saat itu biaya perjalanan berkisar antara Rp 250 ribu sampai Rp 650 ribu. “Jadi tergantung nasib. Kalau diambil per bulan, sekitar 20 kali trip. Penghasilan dihitung per trip, Rp 50 ribu sampai Rp 80 ribu tergantung paket perjalanan,” sebutnya.

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul merilis, setidaknya 9.000 orang di Bumi Projotamansari jadi pengangguran akibat terdampak pandemi Covid-19. Angka tersebut meningkatkan jumlah penangguran di Bantul menjadi sekitar 24 ribu orang. “Kami lakukan berbagai upaya, seperti membuat program jobfair dan padat karya,” ujar Sekretaris Disnakertrans Bantul, Istirul Widilastuti.

Tirul, sapaan akrabnya, pun mengatakan program padat karya tidak terkena refocusing guna penanganan Covid-19. Sebab pada masa pandemi, program ini dinilai penting. “Seperti sekarang, padat karya sangat manfaat. Dapat membantu saudara yang terdampak, seperti macet, di-PHK, atau dirumahkan,” sebutnya.

Program padat karya pun dikatakan dapat menjadi salah satu solusi penanganan pandemi di bidang ekonomi. Melalui program ini diharapkan, roda perekonomian di tingkat bawah dapat bergerak. “Misalnya masyarakat sudah dapat upah. Warung di sekitar kegiatan laku, paling tidak roda perekonomian bergerak. Tidak stagnan diam. Harapannya warung sembako atau apa do payu nek mereka sudah dapat upah,” jabarnya.

Disnakertrans Bantul mengalokasikan dua anggaran dalam program padat karya 2021. Di mana 60 lokasi padat karya dianggarkan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Pemprov DIJ). Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menganggarkan sebanyak 103 lokasi padat karya. “Kami akan mulai program pada 4 Agustus,” paparnya. (fat/pra)

Bantul