RADAR JOGJA – Sekolah tidak diperkenankan melakukan pengadaan seragam sekolah. Hal tersebut sesuai Peraturan Bupati No 33/2021 Pasal 32. Pengadaan baju seragam bisa dilakukan melalui komite.

Salah seorang wali murid yang mendaftarkan anaknya ke SMPN 3 Banguntapan mengeluhkan hal tersebut. Pria yang enggan namanya dikorankan tersebut mengungkapkan, dimintai uang sekitar Rp 800 ribu sampai Rp 900 ribu. “Dapat tagihan biaya seragam tapi belum bisa bayar saat ini,” bebernya saat dihubungi Radar Jogja Senin (28/6).

Wali murid ini lantas mencoba mengomunikasikan ketidakmampuannya pada pihak sekolah. Namun, dia justru dilempar ke komite sekolah. “Paling tidak, meminta keringanan sampai akhir Juli. Terus dikatakan terakhir hari Sabtu,” bebernya.

Dia mengaku keberatan atas tagihan tersebut. Apalagi, sekolah muka belum jelas kapan akan digelar. Tapi komite sekolah meminta agar uang seragam segera dilunasi. “Pihak sekolah mengatas namakan komite. Komite sekolah katanya yang menentukan. Mosok komite yang menentukan ada seragam sekolah, pramuka, putih-putih, abu-abu,” cecarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala SMPN 3 Banguntapan, Kartini tidak menampik adanya penerapan seragam. Namun dia berkilah, pelunasan uang seragam merupakan urusan komite. “Itu komite yang mengurus. Tanyanya ke komite saja,” tampiknya.

Kartini pun mengklaim, biaya seragam tidak termuat dalam lampiran daftar ulang siswa. Sebab itu merupakan kewenangan komite sekolah. “Tidak terdaftar (uang seragam, Red) dalam surat daftar ulang. Itu kan yang mengurus komite. Kalau mau tanya yang seragam ke komite,” ucapnya.

Kartini pun menyebut sekolahnya sudah mendapat pengawasan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul. Di mana sekolah tidak dibenarkan melakukan pengadaan seragam. Namun dia mendapat saran untuk menyerahkan persoalan seragam pada paguyuban orang tua (POT), melalui komite sekolah. “Diserahkan ke POT, itu sudah saya serahkan ke ketua komitenya,” sebutnya.

Keringanan wali murid dalam pembayaran seragam pun dimungkinkan. Namun, Kartini kembali menekankan pada konstitusional komite sekolahnya. “Sama komitenya bilangnya, kelihatannya bisa,” ujarnya.

Ditemui dikantornya, Plt Sekretaris Disdikpora Bantul Titik Windari menegaskan, sekolah dilarang melaksanakan pengadaan seragam. Termasuk kelengkapan seragam bagi peserta didik baru. Namun pengadaan seragam bagi peserta didik berikut kelengkapannya dapat dilaksanakan oleh orang tua atau wali peserta didik baru. “Itu merujuk Perbup Bantul No 33/2021 Pasal 32,” tandasnya. (fat/bah)

Bantul