RADAR JOGJA – Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengusulkan lima tenaga ahli (TA). Kendati kuota yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul hanya tiga orang. Halim juga memastikan adanya penyegaran organisasi perangkat daerah (OPD).

“Sejak awal pertama kali, kami punya TA jumlahnya lima,” sebut Halim ditemui usai peletakan batu pertama pembangunan selter kesejahteraan sosial di Padukuhan Kepuh Wetan, Kalurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul Minggu (30/5).

Untuk diketahui, TA Bantul yang sebelumnya dilantik oleh bupati periode 2016-2021 pada Desember 2021, melalui Surat Keputusan Nomor 33-35 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bidang Perekonomian yang dijabat Bambang Priambada, Tenaga Ahli Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang dijabat Satriyo Sutinarsa, serta Tenaga Ahli Kebijakan Publik Tri Paryanto.

Namun Halim tidak lagi membutuhkan tiga tenaga ahli yang diangkat itu. Maka Halim menggantinya dengan yang baru karena merupakan hak prerogatifnya sebagai bupati. Maka tiga TA yang sebelumnya telah dilantik pun mengajukan pengunduran diri. Secara resmi, jabatan ketiga TA itu berakhir kemarin. “Kami sudah (ditentukan personel penggantinya, Red), tunggu saja. Nanti akan kami umumkan minggu pertama atau kedua,” cetusnya.

Selain itu, Halim mempersiapkan mutasi jabatan kepala dinas. Termasuk melakukan penyegaran terhadap OPD. Menurutnya, pada saatnya akan dilakukan penyegaran. Di birokrasi, dia menyebut ada yang namanya tour of duty, agar mereka punya pengalaman dan terjadi penyegaran di unit OPD terkait. ”Itu biasa saja,” sebutnya.

Penyegaran OPD diharap dapat mewujudkan aparatur birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh sebab itu, penataan kembali birokrasi membutuhkan kajian. Misalnya saja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (Diperpautkan). Aspirasi dari nelayan sangat besar, dan kondisi ekologi Bantul yang memiliki laut dan pantai.

Dikatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ada wacana pemecahan atau pemekaran. Termasuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). ”Beban kerjanya sangat besar,” cetusnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis menuturkan, TA merupakan hak prerogatif Bupati. Namun, untuk melakukan mutasi kepala OPD, dibutuhkan izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Khusus untuk melakukan mutasi pejabat dan mempromosikan, harus ada izin dari Mendagri secara tertulis,” paparnya.

Dijelaskan pula, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membuat kebijakan baru. Di mana dilakukan penyetaraan pada jabatan fungsional khususnya pengawas setara dengan eselon IV A yang harus rampung 30 Juni. “Oleh karena itu, pemkab akan melihat perkembangan yang terjadi. Kami harus menghitung berapa formasi real yang bisa diisi,” ujarnya. (fat/bah)

Bantul