RADAR JOGJA – Pembiaran pertambangan liar di bantaran Kali Progo, yang mulai marak pertengahan Januari lalu, mulai diprotes warga. Jika tak segera ada tindakan, warga mengancam akan mengerahkan massa ke kantor Gubernur DIJ.
Keberadaan penambangan liar di bantaran Kali Progo, Bantul ini meresahkan. Lantaran tidak memiliki izin sehingga kewajiban untuk menjaga lingkungan dan ketentraman masyarakat sekitarnya pun terabai. Ketua Kelompok Penambang Progo (KPP), Sumijo Yunianto menyebut, bantaran Kali Progo merupakan tempat penambang rakyat mencari nafkah. “Bagi seluruh anggota KPP, Kali Progo menjadi tempat di mana kami menambang pasir untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami,” sebutnya dihubungi awak media Senin (14/2).
Selain sebagai tempat mencari nafkah, bantaran Kali Progo pun merupakan tempat tinggal. “Maka secara naluri ada kewajiban bagi kami, untuk menjaga lingkungan agar tidak rusak,” tegasnya.
Sumijo lantas mengungkap, maraknya penambangan pasir liar terjadi sejak Januari lalu. Hal ini menimbulkan keprihatinan lantaran merusak lingkungan dan mengganggu kenyamanan warga. Untuk itu, Sumijo berharap semua pelaku tambang yang hendak melakukan proses penambangan di Kali Progo mengurus perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Siapapun hendaknya, jika belum mengantongi izin pertambangan baik IPR maupun 1UP maka KPP mengharapkan atau meminta untuk tidak melakukan aktivitas penambangan,” cetusnya.
Selain itu, Sumijo pun berharap Pemkab Bantul dan Pemprov DIJ memberi perhatian lebih. Sekaligus menindak tegas penambang ilegal di Kali Progo. “Apabila semua pihak tidak menanggapi, walaupun dalam masa pandemi Covid-19 KPP akan mengerahkan massa ke Kantor Gubernur DIJ,” ancamnya.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul Ari Budi Nugroho menyebut, dinasnya tidak berkewenangan menghentikan aktivitas tambang liar. Sebab itu merupakan ranah kewenangan Pemprov DIJ. “Terkait pertambangan, DLH melakukan sosialisasi atau pembinaan dan penerbitan izin lingkungan sepanjang sudah ada rekomendasi dari DIJ,” paparnya.
Hampir sama, Kasatpol PP Bantul Yulius Suharta menyebut, pertambangan merupakan kewenangan Pemprov. Jadi, penegakkan peraturan pun dilakukan oleh Satpol PP DIJ. Sementara Satpol PP Bantul hanya dapat bertindak, jika itu terkait dengan gangguan ketentraman dan ketertiban. “Misal mengancam lingkungan dan keberadaan tanah sertifikat hak milik (SHM). Misal ada laporan mengancam tanah warga, itu bisa ditegakkan,” paparnya. (fat/pra)
Bantul