RADAR JOGJA – Tak hanya di Sleman, kebingungan juga dirasakan tim sukses pemenangan Abdul Halim Muslih-Joko Budi Purnomo dalam Pilkada 2020, Muhammad Agus Salim. Dia mengaku belum mendapat konfirmasi kapan Halim-Joko akan dilantik.

“Kemarin rencananya 17 Februari. Kemudian, menjadi 20 Februari. Kemungkinan diundur lagi. Saya sempat ketemu dengan Pak Halim di RSPS sempat membincangkan masalah itu juga,” sebutnya saat dihubungi Radar Jogja Jumat (5/2).

Dikatakan pula, perbincangan mengenai penundaan pelantikan turut dihadiri oleh Ketua Timses Pemenangan Halim-Joko, Subhan Nawwawi. “Saya dengan Pak Subhan belum membicarakan soal penundaan. Tapi pas menengok Pak Halim di RSPS kemarin sempat memperbincangkan penundaan. Tapi alasannya apa, saya tidak tahu,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Didik Joko Nugroho menjelaskan, ketugasan instansinya sudah rampung pada 23 Januari. Saat penyerahan berkas Bupati dan Wakil Bupati Bantul terpilih Pilkada Bantul kepada Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo. Di mana sebelumnya juga sudah dilakukan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Bantul terpilih pada Jumat (22/1). “Setelah itu, kewenangan dan proses persiapan dan pelantikan menjadi kewenangan atau otoritas beberapa instansi,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo mengatakan, sudah menunaikan mekanisme pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul terpilih. Tapi dijelaskan, kebijakan pelantikan merupakan kebijakan Gubernur DIJ sebagai penerima mandat Kementerian Dalam Negeri. “Kapan pelantikannya kami tidak tahu. Akan ada pergeseran atau tidak, kami juga tidak tahu, karena belum ada surat apapun ke kami,” ucapnya.

Sedangkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis mengatakan, masa jabatan Suharsono dan Halim berakhir pada 17 Februari mendatang. Namun, 13 hari jelang berakhirnya kepemimpinan Suharsono dan Halim masih belum ada informasi terkait pelantikan Cabup dan Cawabup Bantul Terpilih. “Sampai hari ini kami masih belum mendapat informasi resmi. Informasi resmi kami dapatkan dari Kemendagri atau dari instansi terkait yang berwenang,” ujarnya.

Pemkab masih menunggu informasi resmi dan akan mengikuti hal yang menjadi keputusan pelantikan. Termasuk jika kepemimpinan Kabupaten Bantul dijabat oleh penjabat sementara. Namun ditegaskan, tidak mungkin terjadi kekosongan dalam penyelenggaraan pemerintahan Bantul. Sebab pelayanan pada masyarakat harus tetap berjalan dan sosok pemimpin tetap diperlukan untuk mengambil keputusan. “Setelah 17 (Februari) siapa yang mengampu, belum ada informasi dan belum ada koordinasi dengan DIJ. Tentu pemerintah tidak akan membiarkan kelowongan penyelenggaraan pemerintahan dalam arti pemimpinnya. Entah berbentuk penjabat yang bersumber dari DIJ atau lainnya, belum tahu,” ucapnya. (fat/pra)

Bantul