RADAR JOGJA – Kekerasan terhadap anak meningkat di bantul. Pandemi Covid-19 dinilai sebagai salah satu faktor pemicunya. Akibat kegiatan warga di luar rumah dibatasi.

Banit PPA Satreskrim Polres Bantul Aipda Mustafa Kamal mengungkap, kekerasan pada anak selama pandemi Covid-19 bertambah tinggi. Laporan didominasi oleh kekerasan seksual disusul penelantaran. Pelakunya beragam, tapi mayoritas berasal dari lingkungan dekat korban. “Orang tua kandung, saudara, bahkan anak kepada anak. Pelaku paling banyak adalah orang tua, 50 tahun ke atas dan ada hubungan kedekatan, orang tua atau tetangga,” sebutnya ditemui di Mapolres Bantul Minggu (29/1).

Mustafa menjelaskan, saat pandemi kegiatan warga di luar rumah dibatasi. Namun, ini justru berdampak pada aktivitas negatif. “Situasinya seperti ini, faktornya (kekerasan terhadap anak, Red) pandemi, banyak orang di rumah. Pokoknya (kekerasan terhadap anak, Red) meningkat signifikan,” ucapnya tanpa menyebut angka pasti.

Diungkap, terdapat pelaku yang memiliki istri dan dalam keadaan hamil. Keterbatasan sang istri, justru dijadikan alasan pelaku untuk bertindak tidak senonoh pada adik kandungnya sendiri. “Laporan masuk seperti itu,” ujarnya.
Selain itu, ada pula seorang kakek yang tega menyetubuhi cucunya sendiri. Anak pelaku yang memergoki justru mengikuti tindakan bejat ayahnya. “Jadi dilakukan oleh dua orang pelaku yang masih satu keluarga,” paparnya.

Ini disayangkan oleh Mustafa, lantaran Bantul sedang menjalankan program kabupaten layak anak (KLA). Tapi kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual masih terjadi. “Bantul, dengan kasus seperti ini belum layak (KLA, Red),” cetusnya.

Satuan Tugas Perempuan dan Perlindungan Anak (Satgas PPA) Bantul mencatat. Pada 2018 terdapat 210 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di tahun berikutnya, tercatat 229 kasus. Sementara di awal 2020, tercatat 229 kasus. Laporan tercatat di delapan lembaga.

Ketua Satgas PPA Bantul Muhammad Zainul Zein mendesak, Peraturan Daerah (Perda) Bantul No 3/2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak segera terimplementasi. Utamanya untuk dibuat turunannya sampai ke tingkat desa. “Kami minta dukungan dari kecamatan sebagai koordinator agar perda itu diturunkan menjadi peraturan desa (Perdes). Untuk membentuk Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak (Satgas KLA),” kata dia.

Pertambahan kasus kekerasan anak pun terjadi hampir setiap hari. Namun, belum ada klaster kasus. Kendati begitu, Zainul menyebut tetap dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Dalam upaya menciptakan KLA. “KLA adalah sistem yang terpadu dari semua pihak. Baik pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan beberapa tokoh dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak. Tidak bisa diampu oleh satu pihak saja,” paparnya.

Senada, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos P2A) Bantul Didik Warsito menyebut, perlu ada integrasi pemerintah sampai desa, bahkan sampai keluarga. Sebab pelaku kekerasan terhadap anak mayoritas dilakukan oleh orang terdekat. Di mana seharusnya mereka justru memberikan perlindungan. “Ini ironis, maka penting menindaklanjuti Perda 3/2018,” tegasnya.

Terkait menjadikan Bantul sebagai kawasan KLA, itu dinilai sebagai hal terakhir. Sebab kasus lebih penting untuk menangani kekerasan terhadap anak. “Karena itu (penyelesaian kasus, Red) mempengaruhi KLA. Jadi nonsense, berpikir KLA tanpa menyelesaikan kasus,” jelasnya.

Ditambahkan Kepala UPT PPA Dinsos P2A Silvy Kusumaningtyas, mayoritas kasus kekerasan anak adalah pencabulan. Tercatat di tahun 2019 terjadi 115 kasus kekerasan anak, 66 kasus di antaranya adalah pencabulan. “Persentase sekitar 70 persen, dan banyak dilakukan oleh orang terdekat,” paparnya. (fat/pra)

Bantul