RADAR JOGJA – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul agar kalurahan menyediakan shelter disambut baik. Mengingat tujuannya, untuk mengendalikan dan memutus rantai penyebaran Covid-19.
Hanya, penyediaan shelter di kalurahan tidak serta merta dapat terealisasi dengan segera. Dari total 75 kalurahan di Bumi Projotamansari, baru 27 yang mampu melaksanakan kebijakan itu. Artinya, lebih dari 60 persen kalurahan di Bantul belum memiliki shelter.

Kuswandi.(SITI FATIMAH/RADAR JOGJA)

Salah satu kalurahan yang belum mampu menyediakan shelter adalah Bantul. Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kalurahan Bantul, Kuswandi mengungkap, dia telat mendapat informasi. Di mana anggaran pendapatan dan belanja kalurahan (APBKal) 2021 sudah diajukan pada 30 Desember dan sudah disetujui. Sementara kebijakan penyediaan shelter baru diinstruksikan pada 6 Januari 2021.

“Ketika datangnya terlambat, otomatis kami tidak bisa menganggarkan. Anggaran yang bermasalah itu membuat kami adem panas,” sebutnya ditemui di sela pemeriksaan logistik kalurahannya Senin (19/1).

Di sisi lain, APBKal yang sudah disetujui sulit diubah. Sebab secara baku, pengubahan APBKal hanya dapat dilakukan satu kali pada bulan Agustus. Dikatakan, perlunya anggaran guna mengakomodasi kegiatan shelter. Lantaran, kasus Covid-19 di kalurahan ini dinilai cukup tinggi.

“Besok (21/1) kami melakukan dua kali disinfeksi di ring satu terkonfirmasi Covid-19. Belum lagi pemakaman pasien terkonfirmasi. Penambahan setiap harinya kadang delapan kadang enam,” ujarnya.

Oleh sebab itu, keberadaan shelter dinilai penting. Karenanya, Kalurahan Bantul pun mempersiapkan dua gedung, yaitu bangunan bekas SD Serayu dan TPS3R. Selain itu, kalurahan bekerjasama dengan RS PKU Muhammadiyah dalam penataan shelter sesuai protokol.

“Tapi yang untuk ngopeni (operasional), seperti dalam edaran Sekda Bantul. Kalurahan harus menganggarkan untuk logistik yang bersangkutan (penghuni shelter), kemudian untuk tenaga medis yang merawat. Kalau meng diujo kan percuma masuk ke shelter ora dikapak-kapake,” cetusnya.

Keadaan ini, membuat Kuswandi dilema. “Kalau Sekda mengharapkan setiap kalurahan membuat shelter, repot juga. Karena masih jauh dari harapan. Jadi tidak sesederhana dawuh-nya (perintahnya). Kami kesulitan. Kalau boleh nangis, nangis,” keluhnya.

Fakta lapangan terkait sulitnya pembangunan shelter oleh kalurahan disadari oleh Sekda Bantul Helmi Jamharis. Diakui pula, kebijakan yang diambilnya itu tidak direncanakan sebelumnya pada 2020. Artinya, pemkab seharusnya membuat edaran sebelum penyusunan APBKal. Dan hal tersebut baru diketahui setelah memasuki tahun anggaran 2021.

”Maka terhadap respon edaran kami, ada beberapa desa yang merasa keberatan untuk merealisasikan. Tapi ada juga yang kemudian responsif dengan surat edaran,” ujarnya.

Helmi menilai, kalurahan yang merasa keberatan menyediakan shelter karena menganggap semua operasional shelter akan ditanggung dengan APBKal. Padahal, Pemkab berharap operasional dilakukan dengan kerjasama antarwarga. “Misal ada warga yang menginap di shelter, maka operasional bisa ditanggung oleh keluarganya,” sebutnya.

Puskesmas terdekat shelter akan memandu pelaksanaan agar sesuai dengan kebutuhan, supaya pasien segera pulih. Dengan begitu, tidak semua harus ditanggung oleh APBKal. Tapi menyesuaikan improvisasi dari pemerintah kalurahan. “Yang penting disediakan dulu satu ruangan atau beberapa ruangan untuk njagani (berjaga), kalau memang shelter kabupaten penuh. Sementara orang tersebut harus diisolasi demi kebaikan bersama,” cetusnya.

Namun, kalurahan diperkenankan menanggung biaya operasional shelter menggunakan APBKal. Dijelaskan pula, dalam situasi tertentu, APBKal bisa berubah lebih dari satu kali. Seperti tahun 2020, di mana ada kalurahan yang mengubah APBKal sampai empat kali karena tuntutan. “Semoga di tahun 2021 memungkinkan ruang untuk perubahan APBKal lebih dari satu kali. Kami masih akan mencari celah yang memungkinkan. Kalau aturan baku, hanya satu kali. Saya belum bisa menyampaikan bisa atau tidak. Akan kami diskusikan OPD terkait,” tandasnya. (fat/bah)

Bantul