RADAR JOGJA – Pemkab Bantul mengimbau setiap perusahaan menyediakan shelter isolasi bagi penderita Covid-19. Hal itu dilakukan untuk mengatasi semakain terbatasnya shelter yang ada di Bantul. “Kami sudah menandatangani, perusahaan untuk diminta menyediakan shelter bagi pegawai atau karyawan yang terpapar Covid-19,” sebut Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul  Helmi Magnetis.(SITI FATIMAH/RADAR JOGJA)

Dalam pelaksanaannya, jelasnya, perusahaan diminta berkoordinasi dengan puskesmas setempat terkait operasional shelter. Untukitu, Helmi sangat mengharapkan kerjasama dari perusahaan. “Seperti saya sampaikan, 1.056 angka yang cukup tinggi dan mengkhawatirkan,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul Istirul Widilastuti menegaskan pihaknya telah menerima instruksi tersebut. Nantinya, perusahaan-perusahaan diimbau menyediakan shelter. “Hari Jumat (15/1) langsung kami tindaklanjuti kirim ke perusahaan. Seharusnya sudah menerima, karena kami kirim ke HRD dan pimpinan perusahaan,” kata Tirul.

Pengadaan shelter dimaksudkan untuk mengantisipasi lonjakan Covid-19. Sehingga pekerja yang terpapar dapat segera ditangani. Untuk itu perusahaan pun diharap berkoordinasi dengan satgas gugus kalurahan dan kecamatan. Terkait jumlah kasur yang harus disediakan, itu tergantung kemampuan perusahaan. “Apa yang harus disediakan, itu yang mengerti Dinas Kesehatan (Dinkes). Mungkin sama dengan fasilitas di shelter lain,” sebutnya.

Dijelaskan pula, shelter perusahaan harus dapat menampung pekerja yang dinyatakan terkonfirmasi Covid-19. Sehingga fungsinya harus setara ruang isolasi. “Kalau ada yang menunjukkan gejala, langsung ditangani oleh dokter dan langsung diisolasi. Shelter otomatis juga harus bisa digunakan untuk menginap. Karena shelter untuk isolasi,” jelasnya.

Dikatakan pula, sebelumnya, pada Kamis (14/1) Disnakertrans Bantul mengundang pimpinan perusahaan yang pekerjanya di atas seribu. Tujuannya untuk mensosialisasikan Instruksi Bupati Bantul No 1/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat Di Kabupaten Bantul. Serta Instruksi Bupati Bantul No 2/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Perkantoran Pemerintah Dan Swasta Di Kabupaten Bantul. “Perusahaan juga harus secara rutin melaporkan kegiatan pada Menteri Perindustrian melalui aplikasi,” paparnya. (fat/bah)

Bantul