RADAR JOGJA – Pembangunan Kretek II belum dikerjakan. Warga justru memanfaatkan lokasi sekitarnya untuk ditambang. Beberapa penambang merupakan nelayan setempat. Tapi Pemkab Bantul tak bisa menghentikan penambangan ilegal tersebut.

“Pertambangan akan berhenti kalau pembangunan jembatan dimulai. Warga sepakat, kalau pemerintah mau dibangun baru dihentikan. Tidak ada penambangan lagi,” sebut Ketua Penambang Pasir Sekitar Pantai Depok, Bantul, Suharyanto dihubungi Radar Jogja Senin (11/1).

Menurut dia, penambang sendiri merupakan warga asli sekitar Pantai Depok dan Desa Bungkus, Kretek, Bantul. Pertambangan dilakukan secara tradisional dan tidak menggunakan alat berat. “Pandemi sangat berpengaruh pada dampak ekonomi. Nelayan juga tidak ada ikan, paling larinya jadi penambang. Tapi khusus nelayan Depok dan Bungkus, yang (nelayan) dari Cilacap, tidak boleh ikut menambang,” cetusnya.

Suharyanto mengklaim, pertambangan yang dilakukan sekitar 60-70 orang itu terkoordinasi. Kendati, mereka tidak memiliki izin. “Jadi sudah ada jangka waktunya. Kalau liar enggak, karena pertambangan menentukan titik tertentu. Mana saja yang boleh dan tidak untuk ditambang,” ujarnya.

Suharyanto pun menyebut, tambang hanya dilakukan oleh warga. Tidak ada pula perusahaan yang menaungi. Tapi, dalam sehari ada sekitar 15-20 truk yang mengangkut pasir keluar lokasi. “Sehari 15-20 truk, tidak ada perusahaan. Kami kewalahan kalau ada truk perusahaan. Biasanya hanya sekali, jarang dua kali dia (perusahaan, Red) ambil,” ungkapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul Ari Budi Nugroho menyebut, dinasnya tidak berkewenangan menghentikan aktivitas tambang liar. Sebab itu merupakan ranah kewenangan Pemprov DIJ. Menurut dia, terkait pertambangan, DLH melakukan sosialisasi atau pembinaan dan penerbitan izin lingkungan sepanjang sudah ada rekomendasi dari DIJ. “Untuk pengawasan, dilakukan oleh tim dari Pemprov DIJ dengan melibatkan kabupaten. Jadi untuk melarang, kami tidak bisa,” paparnya.

Hampir sama, Kasatpol PP Bantul Yulius Suharta menyebut, pertambangan merupakan kewenangan Pemprov DIJ. Jadi, penegakkan peraturan pun dilakukan oleh Satpol PP DIJ. Sementara Satpol PP Bantul hanya dapat bertindak, jika itu terkait dengan gangguan ketentraman dan ketertiban. “Misal mengancam lingkungan dan keberadaan tanah sertifikat hak milik (SHM). Misal ada laporan mengancam tanah warga, itu bisa ditegakkan,” paparnya. (fat/pra)

Bantul