RADAR JOGJA – TREN kasus pelanggaran disiplin PNS (pegawai negeri sipil) di lingkungan Pemkab Bantul turun drastis. PNS yang mbalela pun nyaris tidak ada. Kondisi ini jauh berbeda dengan beberapa tahun lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul Danu Suswaryanta menegaskan, penurunan pelanggaran itu karena program pembinaan PNS di lingkungan pemkab berhasil. Upaya preventif maupun represif dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS berjalan dengan baik.

“Dua upaya itu kami lakukan,” jelas Danu di ruang kerjanya Selasa (15/12).

Dulu, Danu menceritakan, fenomena PNS menolak dimutasi merupakan hal biasa. Padahal, surat keputusan (SK) mutasi telah diteken. PNS ini tetap keukeuh berdinas di instansi lama. Sebagai bentuk penolakan. Bahkan ada pula PNS yang justru berani mengembalikan SK.

“Sekarang sudah tidak ada kompromi lagi. Semua dikembalikan kepada peraturan,” ucapnya.

Di sisi lain, BKPP memiliki aplikasi SAPA ASN. BKPP bisa mengunci presensi ASN mbalela di instansi lama melalui aplikasi ini. Dengan begitu, ASN tersebut bisa dijatuhi sanksi lantaran dianggap absen. Sehingga ASN itu harus segera bertugas di instansi barunya.

“Tunjangan kinerjanya juga terpengaruh, karena tunjangan kinerja juga diatur melalui Sapa ASN,” ingatnya.

Dalam upaya pembinaan, kata Danu, BKPP menekankan pentingnya langkah preventif dan represif. Preventif, misalnya. BKPP rutin menyelenggarakan berbagai jenis penyuluhan. Tema penyuluhan disesuaikan dengan pelanggaran yang berpotensi terjadi. Bahkan BKPP pernah menghadirkan narasumber Badan Kepegawaian Nasional Regional untuk memberikan sosialisasi penyuluhan.

Menurut Danu, langkah preventif lain adalah memasang papan khusus di setiap kantor organisasi perangkat daerah. Berupa ketentuan-ketentuan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 yang berisi kewajiban dan larangan PNS.

“Agar kewajiban dan larangan dibaca serta dipahami teman-teman PNS,” katanya.

Guna mengantisipasi indisipliner, BKPP tidak hanya terbatas dengan strategi mainstream. Terbaru, BKPP membuka layanan mediasi konsultasi. Layanan yang baru di-launching pada 2020 ini bernama Bilik Hati. PNS bisa memanfaatkan layanan ini untuk mengeluarkan seluruh uneg-unegnya. Mulai persoalan kinerja bahkan masalah pribadi.

“Teman PNS bisa curhat sekaligus meminta solusinya,” kata Kabid Data Pembinaan dan Kesejahteraan BKPP Bantul Kasmiyatun.

Bagaimana cara memanfaatkan Bilik Hati? Kasmiyatun menyebut layanan itu bisa diakses melalui aplikasi Sapa ASN. Aplikasi milik BKPP ini terus dikembangkan untuk menjawab berbagai kebutuhan ASN.

Kasmiyatun menggaransi kerahasiaan identitas plus problem PNS yang curhat di Bilik Hati terjaga. Sehingga PNS tak perlu waswas.

“Ada dua asesor yang stand by mendengarkan sekaligus mencarikan solusinya. Semuanya perempuan. Mereka psikolog,” ujarnya.

Sebagai ASN, Kasmiyatun tahu betul dengan persoalan-persoalan yang kerap mendera abdi negara. Tak jarang yang lupa atau tidak mengetahui perihal ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyak pula yang memiliki masalah pribadi atau keluarga. Jika dibiarkan kondisi itu bisa mengganggu kinerja. Jadi, BKPP menaruh perhatian serius terhadap pembinaan PNS.

“Jumlah PNS sangat banyak. Latar belakangnya juga berbeda-beda,” ungkapnya.

Dalam penanganan pelanggaran, kata Kasmiyatun, BKPP melihat tingkat hukumannya. BKPP hanya menangani pelanggaran sedang dan berat. Pelanggaran ringan ditangani masing-masing OPD.

BKPP mengetahui adanya pelanggaran dari mana? Kasmiyatun menyebut BKPP menerapkan dua sistem. Pertama, BKPP menerima dan menindaklanjuti proses laporan adanya pelanggaran sesuai prosedur. Kedua, umpan balik. BKPP langsung mendatangi OPD untuk melakukan justifikasi begitu mendengar informasi indisipliner. Karena itu, Kasmiyatun meyakini tidak ada lagi pejabat yang menutupi pelanggaran oleh bawahannya.

“Apalagi, sekarang eranya digital. Informasi bisa cepat diperoleh. Belum lagi informasi dari media sosial,” tambahnya. (*/zam)

Bantul