RADAR JOGJA – Visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Bantul, Abdul Halim Muslih-Joko B Purnomo akan disesuaikan dengan RPJMD Bantul. Tapi sebelumnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil rekapitulasi KPU akan bertemu dengan tim Pemkab Bantul. Pertemuan direncanakan berlangsung dalam minggu ini.

“Terkait visi misi Bupati-Wakil Bupati terpilih (paslon pemenang Pilkada Bantul 2020, Red), kami akan melaksanakan penyesuaian dalam hal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bantul,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis ditemui di kantornya Rabu (16/12). Pertemuan rencananya dilangsungkan pekan ini. Sebab RPJMD visi misi dijadikan acuan penyusunan RPJMD.

Selanjutnya RPJMD akan diturunkan menjadi program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul mulai 2022. Sebab RPJMD yang sedang berjalan saat ini untuk tahun 2016-2021. Selain itu, pertemuan juga direncanakan membahas kemampuan Pemkab dalam memenuhi visi misi paslon pemenang Pilkada Bantul 2020.

Menurut dia, komunikasi secara sekilas sudah dilakukan meski belum detail. Secara umum misalnya, janji paslon yang akan memberikan dana Rp 50 juta – Rp 100 juta per padukuhan. “Tentu akan dilihat kemampuan daerah, dan mencari format yang tidak melanggar regulasi terkait hal itu,” jelasnya.

Sebelumnya, KPU Bantul melakukan penetapan hasil Pilkada 2020 pada Selasa (15/12). Setelah melakukan rekapitulasi selama dua hari 14-15 Desember 2020, ditetapkan, pasangan calon (paslon) nomor urut satu memperoleh 305.563 suara. Sementara paslon nomor urut dua memperoleh 228.407 suara. Total jumlah suara sah dari dua paslon 533.970 suara dengan 33.587 suara. “Jumlah suara sah dan tidak 567.557 suara, partisipasi 80,32 persen. Kami tertinggi di antara tiga kabupaten lain,” papar Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho.

Hasil ini melampaui target nasional dan provinsi. Di mana masing-masing 77,5 persen dan 80 persen. Tapi kurang dari target kabupaten yang menetapkan 82 persen partisipasi. “Dalam situasi pandemi itu tetap tinggi. Tiga kapanewon partisipasinya mencapai 85 persen, yaitu Dlingo, Pundong, dan Pleret,” ungkapnya.

Menurut Didik, ada tiga faktor yang membuat partisipasi warga Bantul tinggi. Pertama, jajaran KPU memiliki jaringan yang baik sampai ke tingkat rukun tetangga (RT). Kedua, akurasi data pemilih tetap (DPT). Dan terakhir proses kontestasi dari paslon yang baik. Kendati begitu, Didik menyebut, KPU tetap melakukan evaluasi. Sebab ada kapanewon yang tingkat partisipasinya kurang dari 80 persen, yaitu Banguntapan, Sewon, dan Kasihan. “Itu menjadi evaluasi kami. Apakah kurang, karena pandemi atau faktor lain,” ujarnya.

Setelah penetapan hasil Pilkada, KPU memberikan waktu tujuh hari bagi paslon yang ingin mengajukan sengketa. Bila tidak ada, KPU selanjutnya menunggu rilis Mahkamah Konstitusi (MK). “Ketika rilis MK di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Bantul tidak tercatat. Tiga hari setelah terbit BRPK, bisa menetapkan calon terpilih,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, hadir calon Wakil Bupati Bantul terpilih Joko Budi Purnomo. Dia mengucap syukur, terima kasih, dan apresiasi. Sebab dia dan pasangannya, Abdul Halim Muslih ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilkada Bantul 2020. Joko juga berterima kasih kepada pesaingnya, paslon nomor urut satu, Suharsono-Totok Sudarto.

Selanjutnya, Joko berharap, KPU bisa menetapkan calon terpilih sesuai mekanisme dan aturan perundangan yang berlaku. Dia pun meminta masyarakat mendukungnya dalam rangka mewujudkan Bantul yang lebih baik. Sementara saksi paslon nomor urut satu Sarmudji mengaku akan melaporkan hasil penetapan KPU kepada Tim Pemenangan paslon nomor urut dua. Dia belum tahu, timnya akan mengajukan sengketa atau tidak. “Itu bukan di ranah saya, itu dari Tim Noto. Bisa ditanyakan di posko saja. Saya khusus teknis sebagai saksi,” tegasnya. (fat/pra)

Bantul