RADAR JOGJA – Solidaritas Pangan Jogja (SPJ) menolak penghargaan TOP-21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penolakan dilakukan dengan tidak hadir dalam acara penerimaan kunjungan kerja Kemenpan RB di Kantor Sekretariat Daerah, Pemerintah Kota Jogjakarta Jumat (4/12).

Relawan SPJ Syaifatudina menyebut, komunitasnya mengambil sikap tersebut berdasar beberapa pertimbangan. Pertama, SPJ bukanlah sebuah bentuk pelayanan publik. Sebab, SPJ adalah sebuah gerakan rakyat untuk membantu rakyat lainnya di masa pandemi. ”Terutama ketika pemerintah tidak mampu memberikan akses kesehatan, pangan, dan jaminan kesejahteraan dalam bentuk apapun,” kata Syaifatudina Jumat (4/12).

Selain itu, gerakan SPJ adalah bentuk protes atas diskriminasi yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah pada kelompok rentan. Menurutnya, gerakan SPJ didasari kepercayaan, rakyat dapat mewujudkan kemandiriannya melalui aksi-aksi solidaritas.

Ditegaskan, SPJ bukan sebuah organisasi yang didukung oleh pihak dengan kepemilikan modal besar yang menjadi pemimpin. Tapi, dihidupi oleh banyak orang dan tidak terbatas wilayah provinsi ataupun negara manapun. Sehingga, memberikan penghargaan kepada SPJ adalah tindakan salah alamat.

“Penghargaan ini seharusnya diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang saling membantu kehidupan satu sama lain di masa sulit,” tegasnya.

Menurutnya penghargaan yang dibutuhkan bukanlah dalam bentuk piala atau piagam. Melainkan akses untuk jaminan kesehatan, ketersediaan pangan, pekerjaan dan upah layak di masa pandemi. Khususnya untuk kelompok masyarakat yang sering terlupakan, seperti tidak memiliki KTP, rumah, dan terpaksa terus berada di jalanan untuk menyambung hidup.

SPJ pun tidak membutuhkan pengakuan dari pemerintah atau negara, atas kerja yang telah dilakukannya. SPJ bergerak karena kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, mulai dari donatur uang, donatur bahan makanan, relawan yang memberi tenaga dan waktunya, dan kelompok petani yang terus mengirimkan sayur setiap Minggu.

Meski SPJ tidak lagi menerima dan mengelola donasi, semangat rakyat bantu rakyat atas dasar kepercayaan dan solidaritas tetap terus bergulir di berbagai inisiatif masyarakat sipil. Alih-alih menghamburkan uang dengan memberi penghargaan simbolis di tengah krisis ekonomi dan krisis kesehatan seperti di masa sekarang. “Kami menuntut pemerintah untuk mengalokasikan dana dan bantuan penanganan Covid-19 hingga betul-betul sampai ke tangan warga yang membutuhkan,” desaknya (fat/bah)

Bantul