RADAR JOGJA – Dugaan pelanggaran terkait video pemberian Rp 500ribu oleh salah satu pasangan calon (paslon) bisa diproses secara lanjut. Sebab sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) kedua, Polres Bantul dan Kejaksaan Bantul menyampaikan bukti yang dikaji oleh Bawaslu kurang.

“Maka disimpulkan apa yang menjadi laporan, dari pelapor terkait dugaan pelanggaran tentang video itu tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan,” sebut Ketua Bawaslu Bantul Harlina ditemui di kantornya Senin (30/11).

Dijelaskan pelapor datang ke Bawaslu Bantul pada 22 November. Laporan pun dijadikan kajian awal. Namun, Bawaslu menganggap, laporan masih kurang lengkap. Terkait syarat formil, seperti alamat lengkap terlapor. Kemudian pada 3 November, pelapor kembali mendatangi Bawaslu dengan melakukan perbaikan laporan.

Setelah adanya perbaikan pelaporan, pukul 22.00 Bawaslu melakukan pleno. Hasilnya menyimpulkan laporan terpenuhi secara formil dan materiil. Selanjutnya dilakukan registrasi dengan nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/15.02/XI/2020 tanggal 23 November 2020.

Dijelaskan, terhadap laporan atas nomor register tersebut, selanjutnya dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi. Gakkumdu pertama pun dilakukan dengan membahas hasil pleno pada 24 November. ”Disepakati pula untuk menentukan jenis dugaan pelanggaran untuk ditindaklanjuti dalam pemenuhan dua alat bukti,” terangnya.

Selanjutnya, Bawaslu melakukan pemanggilan terhadap pihak yang ada dalam video untuk klarifikasi. Kemudian, Bawaslu membuat kajian. Berdasarkan kajian Bawaslu, baik klarifikasi, pengumpulan data, dokumen, dan bukti, sudah dipenuhi unsur dugaan pelanggaran. ”Berdasar kesimpulan ini, dilakukan pembahasan kedua Gakkumdu pada Sabtu (28/11) pukul 16.00,” paparnya.

Pada Gakkumdu kedua, dilibatkan Polres dan Jaksa. Masing-masing tim pun memiliki kewenangan menyampaikan pendapat. Termasuk menanggapi hasil kajian bawaslu. Dimana, pendapat kepolisian dan kejaksaan ada yang berbeda. ”Di dalam proses pembahasan ada pendapat. Belum terpenuhi dua alat bukti,” cetusnya.

Koordinator Polres Bantul dalam kasus ini AKP Rudy Prabowo dalam kesimpulan kepolisian, video in tidak terlepas dari rangkaian peristiwa. Sehingga harus diuji keasliannya.

Menurut kepolisian, ada keterangan berbeda-beda atau cenderung tidak konsisten dari saksi. Sehingga hal seperti itu untuk menyimpulkan keterangan untuk menyimpulkan alat bukti sulit. ”Terkait ketidakkonsistenan saksi,” sebutnya.

Begitu halnya dari pihak Kejaksaan Bantul. Video dan keterangan saksi tidak dapat diajukan sebagai bukti oleh pelapor. Sebelumnya, Bawaslu meminta pendapat ahli Pidana Prof Dr Pujiyono. Namun, Kejaksaan menggap itu hanya dari sisi keilmuan bukan secara fakta. “Keterangan ahli tidak dapat dijadikan bukti kalau dari sisi kejaksaan,” sebutnya. (fat/bah)

Bantul