RADAR JOGJA – Penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat. Itulah syarat mutlak yang diajukan Komisi D DPRD Bantul bagi sekolah yang menerapkan pembelajaran secara luring.

Ketua Komisi D DPRD Bantul Enggar Suryo Jatmiko menekankan, prokes ketat tidak hanya peserta kegiatan belajar mengajar (KBM) menggunakan masker, faceshield, hingga penerapan jaga jarak. Prokes ketat juga harus ditunjang dengan infrastruktur sekolah yang memadai. Contohnya keberadaan wastafel.

“Itu wajib ada,” tegas Miko, sapaan Enggar Suryo Jatmiko di ruang kerjanya Kamis (26/11).

UNTUK MASYARAKAT: Komisi D DPRD Bantul memeriksa kualitas material yang digunakan dalam program pada karya.(ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA)

Penerapan jaga jarak, Miko mengingatkan, harus di-setting melalui pola kehadiran. Pintu masuk dan keluar siswa harus berbeda. Jarak kursi antarsiswa pun harus berjauhan. Setidaknya siswa aman dari droplet ketika berbicara dengan temannya.

“Jumlah siswa dalam satu rombongan belajar juga dibatasi,” ingatnya.

Miko menyadari mayoritas siswa maupun orang tua sudah jenuh dengan penerapan pembelajaran secara daring. Mereka ingin segera kembali ke sekolah. Setelah hampir 10 bulan belajar secara daring.

Kendati begitu, politikus Partai Gerindra ini tetap meminta prokes ketat harus diterapkan. Agar KBM secara luring yang direncanakan mulai bergulir pada awal 2021 ini tidak menjadi klaster baru.

“Kalau belum siap dengan penerapan prokes ketat, sekolah tatap muka diundur lebih baik,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Bantul Yasmuri mengungkapkan hal senada. Dia berpendapat lamanya pembelajaran secara daring menimbulkan dampak negatif. Sebagian siswa cenderung menjadi pemalas. Lantaran beban belajar siswa tidak terlalu berat.

“Tidak semua orang tua paham dengan materi pelajaran dan bisa mendampingi belajar anaknya,” ucap pensiunan kepala sekolah SMPN 1 Bantul ini.

Hingga sekarang, Yasmuri mencatat ada beberapa sekolah dasar di Bumi Projotamansari yang kembali menerapkan sekolah secara luring. Meski, KBM hanya masuk sekitar dua hingga tiga hari. Semuanya menerapkan prokes ketat.

“Rombongan belajar dibagi menjadi beberapa kelompok. Agar memenuhi jarak aman,” jelasnya.

Kendati ada vaksin pada awal 2021, politikus PKB ini menegaskan, Komisi D tetap concern dengan kesehatan. Terutama dengan penanganan dan pencegahan Covid-19.

“Karena kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir,” ingatnya.

Selain kesehatan dan pendidikan, pandemi Covid-19 juga memorak-porandakan sektor perekonomian. Jamak pelaku usaha yang ambruk. Tidak sedikit pula karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Karena itu, Yasmuri menegaskan, Komisi D pada RAPBD 2021 serius mendorong berbagai program pemulihan ekonomi. Tujuannya agar perekonomian segera pulih. Yang penting lagi, angka pengangguran dan kemiskinan berangsur turun kembali.

Bentuk program yang diinginkan seperti apa? Menurutnya, Komisi D, antara lain, bermitra dengan dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) serta dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa (DPPKBPMD). Dua organisasi perangkat daerah ini memiliki berbagai program pemberdayaan. DPPKBPMD, contohnya, memiliki program pembangunan partisipatif masyarakat desa (P2MD).

Yasmuri meyakini program yang disalurkan melalui pemerintah desa ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Pun dengan program padat karya milik disnakertrans.

“Kuncinya di pemberdayaan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja,” ungkapnya.

Dengan memaksimalkan berbagai program itu, Yasmuri optimistis problem tingginya angka pengangguran bisa berangsur turun pada akhir 2021.

“Sehingga pada awal 2022 insyaallah bisa kembali normal lagi,” kata politikus yang tinggal di Kapanewon Dlingo ini. (zam)

Bantul