RADAR JOGJA – Pekerjaan berat menanti Komisi C DPRD Bantul. Komisi yang membidangi lingkungan hidup ini harus mengawal pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul sesuai dengan target nasional. Yakni, Menuju Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 2025.

Ketua Komisi C DPRD Bantul Dwi Kristiantoro mengungkapkan, masih ada waktu lima tahun menuju target program yang dicanangkan pemerintah pusat itu. Pemkab masih bisa berbenah mempersiapkan pengelolaan sampah dengan baik di wilayahnya.

“Tapi, lima tahun merupakan waktu yang sangat pendek,” jelas Dwi, sapaannya di ruang kerjanya Selasa (24/11).

Politikus PDI Perjuangan ini pesimistis pemkab bisa mengejar target pemerintah pusat itu. Lantaran program pengelolaan sampah di Bumi Projotamansari belum on the track. Dukungan anggaran masih sangat minim. Pada RAPBD 2021, misalnya, anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul hanya 50 persen dibanding APBD 2020 sebelum refocusing.

“Kami naikkan menjadi 60 persen saat pembahasan RAPBD 2021,” ucapnya.

Penambahan anggaran itu, kata Dwi, bertujuan agar program pengelolaan sampah tidak terlalu ketinggalan. Sebab, anggaran DLH pada 2020 sudah terpangkas besar-besaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.

“Nyaris tidak ada yang dilakukan pada tahun ini,” kritiknya.

Menurut Dwi, target yang dipatok pemerintah pusat dalam program Menuju Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 2025 sangat berat. 100 persen sampah harus tertangani dengan baik dan benar. Ukurannya, 70 persen sampah tertangani. Lalu, pengurangan sampah mencapai 30 persen.

Lalu, bagaimana pengelolaan sampah di Bantul sekarang? Politikus yang tinggal di Kalurahan, Patalan, Jetis, ini menyebut pengelolaan sampah baru di angka 40 persen. Sebanyak 60 persen di antaranya masih dibuang ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Piyungan.

Jadi, Kabupaten Bantul masih harus mengejar di angka 70 persen dalam urusan pengelolaan sampah.

“Masih kurang 30 persen lagi,” sebutnya.

Dwi menegaskan, tingginya target yang harus dikejar itu idealnya dibarengi dengan dukungan anggaran memadai. Itu, antara lain, untuk menunjang kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana, seperti armada truk dan depo sampah.

“Depo sampah di tiap kalurahan minimal ada satu. Idealnya di tiap pedukuhan ada,” ungkapnya.

Dukungan anggaran itu, Dwi menekankan, tidak hanya untuk mendukung dalam pengelolaan sampah hingga 70 persen. Melainkan juga untuk memantik kesadaran masyarakat. Agar masyarakat secara bertahap bisa mengurangi volume sampah hingga 30 persen.

Kendati begitu, bendahara DPC PDI Perjuangan ini menyadari mendorong kesadaran masyarakat bukan perkara gampang. Butuh peran berbagai pihak.

“Mengubah perilaku agar tidak menghasilkan sampah harus dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitar,” ingatnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bantul Datin Wisnu Pranyoto mengungkapkan hal senada. Datin menekankan, kondisi keuangan daerah membuat Komisi C harus bisa berkompromi. Lantaran anggaran yang tersedia juga harus mencukupi kebutuhan dasar organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

“Semangatnya, urusan dasar OPD harus terpenuhi dulu,” katanya.

Datin mencontohkan dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman (DPUPKP). Salah satu mitra Komisi C ini biasanya digelontor anggaran di atas Rp 200 miliar per tahun.

“Pada RAPBD 2021 hanya sekitar Rp 182 miliar,” sebutnya.

Politikus Partai Gerindra ini menyebut anggaran itu dialokasikan untuk berbagai bidang. Sebut saja, cipta karya, bina marga, hingga sumber daya air.

“Memang belum mencukupi semua. Yang penting kebutuhan urgen tercukupi dulu,” tambahnya. (zam)

Bantul