RADAR JOGJA – Salah satu wilayah paling rawan bencana, penambangan liar terjadi di Imogiri. Meski sudah diketahui, penambangan liar tak langsung dihentikan.

Camat Imogiri Sri Kayatun mengungkap, ada dua penambangan liar di wilayahnya. Saat ini keduanya sudah tidak beroperasi. Sebab dia telah memanggil yang bersangkutan, dan meminta operasional penambangan berhenti. Sebelum adanya izin resmi. “Kami tanya apakah yang bersangkutan mengerti jika itu merugikan masyarakat. Tahu enggak risikonya. Kalau salah, pertanyaan selanjutnya, mau ngurus izin atau tidak. Berhenti dulu kalau bermasalah. Urus izin. Minimal dengan ini ada efek jera,” sebutnya ditemui di kantornya Kamis (18/11).

Hal ini disebut Sri berkaitan dengan kepedulian dan antisipasi pemerintah. Agar penambangan liar berhenti dan kondisi di Imogiri tetap terkendali. Karenanya, pengendalian dilakukan dengan perizinan. Pihaknya tidak serta merta menghentikan. Masih secara humanis persuasif. “Karena kami mengerti di situ ada modal dan sebagainya. Ada juga yang nekat. Pelaku lama, pindah rena pindah rene,” ujarnya.

Penambang liar yang nekat itu, disebut Sri tidak paham aturan. Kerna terdapat sindikat pengelolanya. Mereka pun memanfaatkan masyarakat yang pragmatis. “Istilahnya sosialisasi, tapi tidak dikumpulkan di satu tempat. Tapi yang bersangkutan yang mendatangi. Mungkin bawa amplop atau apa. Otomatis tanda tangan. Tanpa sadar itu. Bahwa nantinya itu sangat berbahaya,” paparnya.

Menurut dia, wilayahnya di saat musim kemarau, wilayah ini rentang terhadap kekeringan, kekurangan air bersih, dan kebakaran. Sementara saat musim penghujan wilayah ini rentang terhadap banjir dan tanah longsor. Tapi, masyarakatnya dinilai masih belum paham terkait pentingnya menjaga lingkungan.

Karenanya, dia bergerak progresif. Sebab, bila menunggu masyarakat sadar, disebut Sri butuh waktu lama. Untuk menyadarkan masyarakat jika perubahan alam di satu lokasi dapat berdampak pada lokasi lain. “Ditambang di sana, ndilalah yang ditambang adalah posisinya adalah penyanggah luncuran dari Dlingo. Sebelum di tambang, banyak tumbuhan banyak batu yang bisa menahan air dari atas. Tapi ketika ditambang itu langsung terjun. Imbasnya mengenai lima desa Wukirsari, Imogiri, Karangtalun, Karangtengah, dan Girirejo,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul, Susilo Hapsoro mengaku kewalahan dalam menangani penambangan liar. Contohnya di 2019, dia pernah mendapat laporan dari warga terkait penambangan liar. Tapi, saat warga tersebut kembali dipanggil ke kantornya, mereka justru tak menghindar. “Jare marake jalane rusak. Tur tekan kene mandek kabeh kok (katanya membuat jalan rusak, tapi sampai sini berhenti semua). Kan terus diperbaiki, bar kui dikei kas (setelah itu memberi sumbangan) RT. Selesai,” ketusnya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul Ari Budi Nugroho menyebut, kegiatan pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ. Dinasnya hanya dapat memantau situasi dan kondisi kegiatan pertambangan. Untuk selanjutnya dilaporkan ke Pemprov DIJ. “Ini menurut kami semacam modus, dan menjadi masukan buat kami,” ujarnya. (cr2/pra)

Bantul