RADAR JOGJA – Karang Taruna Bantul mendeklarasikan diri menolak keberadaan money politics (politik uang) jelang berlangsungnya pilkada . Komitmen itu diwujudkan dengan penguatan jaringan Karang Taruna, mulai tingkat dusun, desa, dan kecamatan.

Ketua Karang Taruna Bantul Nur Kholis menyatakan deklarasi menolak money politics dirasa penting. Menilik penyelenggaraan pemilihan di Bantul sebelumnya, politik uang selalu terjadi. Baik saat pemilihan presiden dan pilkada sebelumnya, juga saat pemilihan legislatif (pileg).

Menurutnya, politik uang akan berdampak besar. Ketika warga menerima politik uang, maka hak warga terbeli. ”Jadi semisal warga mau menyampaikan aspirasi, justru terbentur. Aspirasi jadi tidak tersampaikan,” jelas Nur dalam deklarasinya di Jogja Youth Farming, Argomulyo, Sedayu, Bantul Rabu (11/11) malam.

Disadari, Karang Taruna tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan. Namun, jaringan Karang Taruna, berkomitmen untuk turut mengawasi penyelenggaraan pilkada. Dan akan melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bila mendapat temuan. Untuk itu, Nur akan memasifkan edukasi anti politik uang di Karang Taruna.

Tidak dapat dipungkiri, praktik politik uang hampir tidak pernah terbukti. Terkait hal itu, Nur enggan memiliki harapan muluk. Tapi, upaya pencegahan dinilainya harus diutamakan. Sehingga edukasi anti politik uang harus masif sampai ke tingkat unit. “Bila sampai terjadi politik uang, kami mengimbau teman-teman Karang Taruna untuk bisa menunjukkan bukti kuat,” tandasnya. (cr2/bah)

Bantul