RADAR JOGJA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul telusuri dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bantul 2020. Setelah adanya temuan kendaraan dinas yang digunakan pejabat untuk menghadiri acara debat terbuka calon Wakil Bupati Bantul, Rabu malam (4/11).
“Masih kami dalami, memang ada dugaan tersebut. Kami terus telusuri mengenai penggunaan mobil dinas tersebut,” ujar Ketua Bawaslu Bantul Harlina dihubungi Selasa (10/11).

Penelusuran Bawaslu dilakukan dengan mengumpulkan barang bukti. Guna memastikan pejabat yang bersangkutan melanggar peraturan. Kendati begitu, Bawaslu belum meminta keterangan kepada pejabat yang bersangkutan, terkait temuan Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran.

Saat ini Bawaslu baru mendapat satu bukti pelanggaran. Berupa penggunaan mobil dinas oleh pejabat. Sementara menurut Pasal 69 Undang-Undang No 10/2016 tentang Pilkada mengatur bukti pelanggaran minimal ada dua. “Kami masih kumpulkan. Jika terbukti, ada sanksi pidana,” cetusnya.

Selain menemukan adanya dugaan pelanggaran berupa penggunaan kendaraan dinas, Bawaslu pun mencatat beberapa pelanggaran lain yang dilakukan oleh tim kampanye. Dari masing-masing pasangan calon (paslon) pada debat terbuka. Pada debat pertama, ditemukan ada yang masih membawa pendukung.

Setelah diperingatkan, pendukung tidak terlihat lagi pada debat putaran kedua. “Selain itu, penerapan protokol kesehatan harus dimaksimalkan,” sebutnya.
Diharapkan, catatan pelanggaran dari Bawaslu dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing tim kampanye pada debat ketiga, malam ini. “Kami berharap di debat terakhir nanti, semua sudah sesuai. Catatan dari kami bisa dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh keduanya,” pesannya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis menyebut tidak akan menghalangi proses penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu, disebutnya hanya menerapkan regulasi. “Bupati sudah meluncurkan aturan bahwa siapapun dilarang menggunakan aset pemkab baik barang bergerak atau aset tempat untuk kegiatan kampanye,” sebutnya.

Maka, oknum yang memanfaatkan kendaraan dinas untuk kampanye dapat disebut pelanggaran. Terlebih, bila Bawaslu memiliki bukti. “Pemkab mempersilahkan, melakukan penelusuran dan melakukan tindakan sesuai regulasi yang ada. Pemkab akan mendukung kegiatan Bawaslu sepanjang itu sesuai dengan regulasi,” ucapnya.

Diungkap pula, Bawaslu pernah membuat laporan kepada Pjs Bupati Bantul. Terkait adanya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprofesi sebagai guru. Ditegaskan pula, bukan hanya ASN yang harus menjaga netralitasnya. Tapi juga pegawai harian lepas (PHL) yang gajinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Siapapun yang melanggar silahkan diproses sesuai aturan. Kami tidak akan melakukan pelarangan untuk melakukan penelusuran. Pemkab tidak akan melakukan penghambatan. Kami mempersilahkan. Meski salah satu pimpinan DPR,” tandasnya. (cr2/bah)

Bantul