RADAR JOGJA – Persiapan Pilkada Kabupaten Bantul yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang, memasuki tahap kampanye dari masing-masing pasangan calon (paslon). Yakni pasangan bupati dan wakil bupati Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo (AHM-JP) dan Suharsono-Totok sudarto (NoTo). Para anggota DPRD Bantul berharap Pilkada berlangsung secara demokratis dan lancar.

Ketua Komisi A DPRD Bantul Agus Alim menyatakan, siapapun pemimpin yang terpilih diharapkan sanggup mengatasi berbagai persoalan  yang dihadapi masyarakat, terutama mengatasi dampak pandemi Corona (Covid-19). Setidaknya memberi hasil yang signifikan dalam jangka waktu satu tahun setelah dilantik. 

“Persolan dan tantangannya paling riil yang harus teratasi itu berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19, terutama pemulihan ekonomi,” jelasnya, Selasa (20/10).

Dalam pemulihan ekonomi, menurut Agus Pemkab Bantul perlu memanfaatkan berbagai peluang keberadaan YIA di Kulonprogo dan profesional dalam penempatan jabatan kepada ASN. Selain itu mengalokasikan dana anggaran yang mencukupi dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dari berbagai anggaran yang harus disediakan di antaranya melalui P2MD. Pengalokasian anggaran, tentu juga harus memperoleh persetujuan dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dewan tetap akan mengawal dan mengkritisinya agar tepat sasaran dan bermanfaat.

“Dalam menangkap dan memanfaatkan peluang adanya YIA di Kulonprogo, Bantul harus melakukan penataan melalui berbagai langkah, antara lain menata dan memanfaatkan peluang kawasan selatan dekat JJLS terkait dengan sektor pariwisata, pertanian dan ekonomi. Ini harus tanpa mengabaikan kelestarian alam,” papar Agus .

Ketua Komisi B DPRD Bantul Wildan Nafis menambahkan, program Bupati Bantul kelak harus terfokus dan tuntas agar hasilnya efektif dan bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Misalnya terfokus di sektor pariwisata. Maka semua organisasi perangkat daerah (OPD) harus secara keroyokan (bersama-sama) untuk mensukseskannya,” jelasnya.

Jika program-program tersebut dapat terealisasi, diharapkan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Bantul.

“Untuk mewujudkan semua harapan tersebut, kami Komisi DPRD Bantul yang juga membidangi Pariwisata akan memberikan dorongan sesuai dengan kewenangannya sebagai lembaga legislatif,” tegasnya.

Ketua Komisi C DPRD Bantul, Dwi Kristiantoro juga menekankan perlunya memberdayakan masyarakat agar lebih maju dan mampu mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Selain itu pemberdayaan UMKM, kebutuhan peningkatan pelayanan melalui satu atap serta sektor pertanian dan pariwisata.

“Sedangkan pelayanan satu atap harus tepat, efisien dan tidak hanya sekedar sebagai selogan. Sedangkan untuk memajukan bidang pertanian dan prasarananya yang sesuai dengan yang dibutuhkan petani,” jelasnya.

Di bidang pariwisata, lanjut Dwi, perlu peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana, promosi dan penataan yang terintegrasi. Tujuannya untuk meningkatkan minat wisatawan nusantara dan mancanegara dan menambah masa tinggal lebih lama di di Bantul. Bukan sekadar mampir setengah hari sebagaimana yang terjadi selama ini.

“Itu semua ada harus ada akselarasi dan alokasi anggaran yang mencukupi dan tepat penggunannya. Dalam konteks ini saya bersama teman-teman di Komisi C DPRD Bantul akan melakukan kontrol mengenai penganggaran pengawasan dan yuridis,” tandasnya. (sky/tif)

Bantul