RADAR JOGJA – Upaya Idham Samawi untuk menarik kembali uang setoran Rp 11,6 miliar menemui jalan terjal. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bantul yang diketuai Alimin Ribut Sujono, memutuskan menolak gugatan mantan bupati Bantul dua periode tersebut.

”Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,” jelas Alimin saat membacakan amar putusan dalam sidang pengambilan putusan Kamis (15/10).

Sidang gugatan dengan nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl ini bergulir sejak pertengahan 2018. Setelah Idham Samawi mendaftarkan gugatan di PN Bantul. Dalam gugatannya, Idham ingin menarik kembali uang setoran Rp 11,6 miliar. Uang ini disetorkan Idham ke rekening kas daerah melalui Bank Danamon Cabang Jakarta Selatan pada 6 Maret 2014. Setelah Kejakasaan Tinggi DIJ menetapkan mantan ketua KONI Bantul itu sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana hibah Persiba.

Dalam gugatannya, Idham juga ingin membuktikan bahwa bupati Bantul telah melawan perbuatan hukum. Lantaran tidak mengembalikan uang setoran itu. Padahal, APBD Bantul 2016 hingga 2018 telah mengamanatkan bupati Bantul untuk segera mengembalikan kepada penyetornya.

Namun, majelis hakim dalam amar putusannya menyebut bukti-bukti yang diajukan penggugat lemah. Dari 29 bukti yang diajukan dalam persidangan, hanya tiga di antaranya yang menjadi pertimbangan majelis hakim.

”Tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan adanya hasil audit BPK maupun audit independen, sebagaimana dikemukakan penggugat,” ucap Alimin saat membacakan kelemahan beberapa bukti yang diajukan penggugat.

Majelis hakim dalam persidangan itu juga mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi. Bupati Bantul melalui tim kuasa hukumnya mengajukan dua gugatan. Yakni perihal penetapan uang pengembalian sebagai milik pemkab dan status kepemilikan bunganya.

“Ditetapkan uang Rp 11,6 miliar adalah sah milik Pemda Bantul,” tegas Muhammad Syafei, anggota tim kuasa hukum Pemkab Bantul. Sedangkan majelis hakim memutuskan, penjelasan bunga akan diatur dalam perhitungan keuangan negara.

Usai persidangan, Bambang Sudiro, anggota tim kuasa hukum Idham Samawi menegaskan bakal mengajukan banding. Salah satu pertimbangannya, APBD 2016-2020 merekomendasikan agar uang itu dikembalikan kepada penyetornya. ”Dari evaluasi gubernur sendiri dicatat itu (Rp 11,6 miliar, Red) pengembalian,” tegasnya.

Ketika disinggung lemahnya bukti yang diajukan, Bambang tak menampiknya. Dia mengakui mayoritas dokumen bukti miliknya hanya berupa fotokopi. (cr2/zam/laz)

Optimistis Tetap Menang jika Banding

Pemkab belum bisa memanfaatkan uang setoran Rp 11,6 miliar. Meski, PN Bantul telah menolak gugatan Idham Samawi. Sebab, tim kuasa hukum politikus PDI Perjuangan itu berencana mengajukan banding.

“Kalau Pak IS (Idham Samawi, Red) mau banding, berarti belum inkracht,” jelas Kepala Bagian Hukum Setda Suparman di ruang kerjanya, kemarin (15/10).

Pejabat yang juga menjadi anggota tim kuasa hukum pemkab ini tak mempersoalkan rencana banding itu. Toh banding merupakan salah satu instrumen upaya hukum. Kendati begitu, Suparman optimistis pemkab bakal menang lagi.

Keyakinan itu mengacu berbagai fakta yang muncul selama persidangan. Terutama perihal lemahnya bukti-bukti yang dimiliki tim kuasa hukum Idham Samawi. Bahkan, mereka pun tak sanggup menyajikan bukti penggunaan dana hibah Persiba.

“Secara objektif, mereka akan kesulitan mengajukan memori banding. Kalau mau banding, mereka harus punya bukti yang kuat untuk mematahkan hasil analisa majelis hakim,” tegas Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Bantul Jarot Anggoro Jati.

Di sisi lain, kata Jarot, gugatan yang diajukan Idham Samawi agak aneh. Idham hanya meminta uang setoran Rp 11,6 miliar. Dia tidak meminta bunganya. Padahal, nilai bunganya hingga 2018 sekitar Rp 2 miliar.

Kendati begitu, tim kuasa hukum pemkab bakal menunggu hingga 14 hari ke depan. Yakni batasan maksimal pengajuan banding pascaputusan.

Terpisah, PJs Bupati Bantul Budi Wibowo (BW) menghormati putusan pengadilan. Pejabat kelahiran Salatiga ini juga mempersilakan andai Idham Samawi menempuh upaya hukum lain. ”Kalau ada upaya hukum lain, ya monggo,” katanya.

Terlepas dari itu, BW semringah dengan hasil putusan PN Bantul. Sebab, uang Rp 11,6 miliar yang selama bertahun-tahun berada di pos dana tak terduga itu bisa dimanfaatkan untuk program lain. Berikut seluruh bunganya. “Bisa dimanfaatkan di 2021 dengan mekanisme perubahan,” tambahnya. (cr2/zam/laz)

Bantul