RADAR JOGJA –  Aksi unjuk rasa penolakan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan kekhawatiran bagi pemangku kebijakan. Pasalnya, aksi massa itu rentan terhadap penularan virus korona (Covid-19).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul Agus Budi Raharja menyebut

Kerumunan massa aksi, dikhawatirkan memicu terjadinya ledakan kasus penularan Covid-19. Padahal Dinkes Bantul, sampai saat ini belum mampu memenuhi target untuk melakukan tes masal terhadap satu persen dari total jumlah penduduk Bantul.

“Baru sekitar 8.000 orang yang menjalani skrining,” ungkap Agus baru-baru ini.

Jumlah penduduk di Bantul tercatat sekitar satu juta orang. Artinya Dinkes Bantul harus melakukan tes terhadap 10.000 warga. ”Masih kurang sekitar 2.000 warga lagi,” jelasnya.

Ke depan, Dinkes berencana gelar menggelar screening terhadap pondok pesantren, perusahaan, pabrik, dan guru. ”Termasuk unit lain yang berpotensi menciptakan kerumunan,” jelasnya.

Terpisah, Koordinator Umum Aksi ABB Ahmad Luthfi Aziz mengatakan, aksinya menuntut UU Cipta Kerja dicabut. Sebab UU dinilainya disahkan melalui prosedur yang cacat. Selain itu, ABB juga menyoroti gagalnya pemerintah memproteksi ekonomi kerakyatan di masa pandemi. “Di tengah situasi pandemi semestinya pemerintah mampu mendesain upaya penguatan pasar tradisional,” sebutnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pun dinilai tidak tegas terhadap toko jejaring modern. Dengan tidak menindak tegas toko jejaring yang menyalahi aturan. ABB pun menolak adanya penambahan toko jejaring di wilayah Bumi Projotamansari. ABB juga mendesak Pemkab mengutamakan kepentingan ekonomi masyarakat dengan lebih memperhatikan pasar tradisional. “Usut oknum yang diduga melanggar Perda sekaligus menyalahgunakan wewenang untuk mengeluarkan izin berdirinya toko jejaring modern,”cetusnya.

Masa aksi disambut Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo. Dia menyebut, UU Cipta Kerja merupakan kewenangan DPR RI. Tapi, dia sebagai wakil rakyat daerah mengklaim akan peduli terhadap aspirasi rakyat. Dan akan menyampaikannya aspirasi ke pemerintah pusat. “Kalau kalian mempercayakan aspirasi ini untuk disampaikan ke pusat, pasti akan kami sampaikan,” ucapnya. (cr2/bah)

Bantul