RADAR JOGJA – KPU Bantul masih memproses APK yang akan dipasang tiap paslon dalam pilkada. Tapi di jalanan hingga gang kampung sudah terpasang berbagai APK paslon. Bawaslu segera melakukan pengawasan hingga penertiban.

Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, dan SDM KPU Bantul Musnif Istiqomah mengungkap, fasilitasi alat peraga kampanye (APK) bagi paslon yang akan berlaga dalam Pilkada serentak masih dalam proses. Proses approve APK oleh LO masing-masing paslon baru dilakukan Jumat (2/10). KPU membutuhkan waktu sepuluh hari untuk mencetak APK. “Tanggal 14 (Oktober) baru akan kami serahkan ke tim kampanye,” katanya Rabu (7/10).

Disebutkan, KPU memfasilitasi APK sebanyak lima buah baliho tingkat kabupaten dan dua buah per desa. KPU juga menayangkan video masing-masing paslon selama 60 hari. “Fliyer kami cetak sebanyak jumlah kepala keluarga di Bantul. Sedangkan brosur dan poster, sejumlah RT,” sebutnya

Sedang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul akan mengawasi APK dan bahan kampanye yang difasilitasi KPU Bantul. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap APK yang dilakukan secara mandiri oleh tim pemenangan pasangan calon (paslon). Sebab KPU telah mengatur jumlah, ukuran, dan tata cara pemasangan APK. “Kalau yang difasilitasi oleh KPU kami akan mengawasi betul. Karena bisa jadi, fasilitasi KPU ada upaya juga (pelanggaran, Red). Kalau bicara tentang upaya pengawasan, pasti ada hal yang kami pikirkan negatif,” sebut Ketua Bawaslu Bantul Harlina ditemui di kantornya Rabu (7/10).

Pengawasan, diklaim Harlina akan betul-betul jeli dan teliti. Untuk itu, KPU diminta memberikan tanda khusus pada APK yang difasilitasinya. Sehingga dapat mempermudah pengawasan. Sementara APK mandiri, jumlahnya sudah ditetapkan, yaitu 200 persen dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU. “Itu akan kami jadikan patokan,” ujarnya.

Baliho yang hanya memuat foto paslon, disebut Harlina termasuk APK. Karena definisi APK disebutnya alternatif. Foto paslon dalam sebuah baliho dapat dimaknai sebagai sosialisasi. “Tidak harus memenuhi unsur penyampaian program visi dan misi. Tapi cukup memuat foto. Kami akan hitung itu,” ucapnya.

Pemasangan APK turut menjadi perhatian. Sebab APK harus terpasang secara mandiri dan kokoh. Pemasangan APK yang tidak mandiri dianggap pelanggaran. Misal mengikatkan penyangga APK pada tiang listrik atau telepon. “Pelanggaran akan kami laporkan ke KPU, selanjutnya KPU akan membuat surat peringatan. Jika 1 × 24 jam tidak ditertibkan, maka kami akan melakukan penindakan,” tegasnya. (cr2/pra)

Bantul