RADAR JOGJA – Dua pasangan calon bupati dan wakil Bupati Abdul Halim Muslih-Joko Budi Purnomo dan Suharsono-Totok Sudarto telah melaporkan awal dana kampanye (LADK). Secara kebetulan kedua paslon tersebut memiliki dana awal kampanye yang sama, sebesar Rp 300 juta. Tercatat dalam surat Nomor 527/PL.02.5-Pu/02/3402/KPU-Kab/IX/2020.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) Musnif Istiqomah mengatakan, sebenarnya tidak ada batasan terkait besaran nominal dana awal kampanye yang harus dilaporkan oleh masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Bantul. Di beberapa daerah bahkan ada paslon yang melaporkan dana awal kampanye sebesar nol rupiah.

“Tidak ada batasan minimal, itu kebetulan saja sama. Tidak ada arahan dari kami untuk melaporkan dana awal kampanye sekian juta. Jadi kebetulan saja sama,” jelasnya, Selasa (6/10).

Dana tersebut merupakan sumbangan dari pasangan calon yang akan digunakan untuk kampanye. Sedangkan sumbangan gabungan partai politik dan dari pihak lainnya sama-sama masih nol rupiah. 

Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan, nantinnya jika ada tambahan sumbangan dana kampanye harus dilaporkan secara berkala. Baik dari paslon, partai politik, perseorangan maupun badan hukum lainnya.

Dalam Peraturan KPU (PKPU), sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 75 juta, sedangkandari partai politik atau gabungan partai politik atau pihak lain berbadan hukum swasta paling banyak Rp 750 juta. Nilai sumbangan tersebut berlaku secara komulatif. 

“Tidak hanya sumbangan, namun pengeluaran dana kampanye juga dibatasi, pembatasan pengeluaran maksimal dana kampanye di Pilkada Bantul, Rp 17 miliar,” terangnya. (sky)

Bantul