RADAR JOGJA – Sidang terhadap sengketa dana hibah Persiba Bantul terus berjalan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bantul, pemkab menghadirkan tiga saksi dalam persidangan.

Salah seorang saksi yang dihadirkan Pemkab Bantul, Tri Wahyu KH menegaskan dana hibah Persiba yang dikembalikan ke kas Pemkab Bantul bukan uang pribadi Idham Samawi (IS). Karenanya, pemkab berhak menggunakan dana Rp 11,6 miliar itu untuk program kemasyarakatan. “Itu uang rakyat Bantul,” sebut Wahyu yang juga koordinator Gerakan Anti Korupsi Yogyakarta (GAKY) usai persidangan Kamis  (17/9).

Menurut Wahyu, pemkab lebih baik menggunakan dana hibah tersebut untuk penanganan pandemi.

SAKSI: Tri Wahyu tunjukkan print out LHKPN yang menyatakan hutang dan piutang Idham Samawi nol.( SITI FATIMAH/RADAR JOGJA )

Pengembalian dana hibah Persiba oleh IS pada 6 Maret 2014 dinyatakan sendiri oleh kuasa hukumnya terdahulu Augustinus Hutajulu. Dengan menyebut terhitung sejak 6 Maret 2014 seluruh dana hibah Persiba dari APBD dan APBD Perubahan Bantul 2011 pada KONI Bantul dan diperuntukkan bagi Persiba Bantul sebesar Rp 12,5 miliar telah kembali ke kas Pemkab Bantul. Pernyataan Agustinus ini sesuai materi audiensi GAKY ke Kejati DIJ. “Setelah Idham diperiksa Kejati DIJ, ada fakta hukum bahwa dana yang dikembalikan Idham ke kas Bantul adalah pengembalian dana hibah dari APBD Bantul 2011,” jelasnya.

Juga sesuai dengan materi audiensi GAKY ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Bahwa dana hibah yang dikembalikan IS ke kas Pemkab Bantul adalah pengembalian dana hibah bukan setoran atau titipan.

Berdasar penelusuran Wahyu di website KPK RI, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diketahui tidak ada komponen uang Rp 11,68 miliar yang diisi oleh IS. Termasuk komponen harta lainnya, seperti piutang. Dalam LHKPN juga termuat, utang Idham pada 2017 dan 2018 adalah nol. “Ini mematahkan sendiri dalil materi gugatan Idham ke Pemkab Bantul yang dimasukkan ke PN Bantul Mei 2018 yang menyatakan sumber pengembalian dana hibah dari pinjaman. LHKPN 2017 dan 2018 adalah LHKPN setelah Idham kembalikan dana hibah persiba (2014),” paparnya.

Saksi lain yang hadir adalah perwakilan dari BPKP DIJ Slamet Tulus Wahyana. Dalam audit yang dilakukan badannya, ditemukan penyimpangan sebesar Rp 817 juta, dari total dana hibah Rp 12,5 miliar yang disetorkan Idham. “Setoran Rp 11,6 miliar dari Idham, itu bagian dari Rp 12,5 miliar,” ujarnya.

Kuasa Hukum Pemkab Bantul Muhammad Syafei optimistis, Pemkab Bantul memenangkan kasus dana hibah Persiba. “Berdasar saksi dan bukti, kami yakin memenangkan perkara ini,” timpal

Sementara itu, Kuasa Hukum IS, Mustofa berkilah tidak ada kerugian negara. Dan pengembalian dana senilai Rp 11,6 tidak ada kaitannya dengan SP3 yang diterima Idham. “Itu logika yang salah,” ketusnya. Ditambahkan oleh Kuasa Hukum lainnya, Bambang, pengembalian dana hibah dilakukan karena adanya anggapan pencarian dana yang salah. Diklaim pula, dana sebesar Rp 11,6 miliar yang diserahkan Idham bukan dari hasil mark up. (cr2/bah)

Bantul